Blora, Lintasmuria.com – Sebanyak 59 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Blora hingga kini belum menerima honor bulan Januari. Tertundanya pencairan tersebut dipicu polemik sumber pembiayaan yang semula direncanakan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Nuril Huda, menjelaskan bahwa pembayaran honor masih dalam tahap verifikasi rekening. Ia menegaskan, honor PPPK paruh waktu dibayarkan setelah yang bersangkutan menjalankan tugas, bukan di awal masa kerja.
“Kemungkinan paling cepat diusahakan satu atau dua minggu lagi cair. Bersabar saja, yang penting bisa disyukuri,” ujarnya.
Menurutnya, sempat terjadi tarik ulur terkait rencana pembiayaan honor melalui dana BOS. Namun, skema tersebut tidak dapat direalisasikan sehingga pembayaran sementara hanya bisa bersumber dari anggaran daerah.
“Intinya dibiayai daerah itu hanya cair Rp700 ribu, dan BOS tidak ada. Ke depannya ini mungkin akan dicukupi oleh APBD tanpa ada BOS,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya belum bisa memastikan skema pembiayaan selanjutnya karena masih perlu pembahasan dengan para pemegang kebijakan. Hal itu lantaran PPPK paruh waktu termasuk dalam kategori aparatur sipil negara (ASN), sehingga mekanisme penganggarannya menjadi perhatian tersendiri.
“Intinya honor akan segera cair dalam minggu dekat. Secepatnya akan diterima oleh 56 guru dan tiga tenaga teknis di Blora,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Blora menyebutkan bahwa terdapat 62 PPPK paruh waktu yang telah diangkat dengan besaran upah berbeda sesuai jenjang pendidikan.
Untuk lulusan SMA diperkirakan menerima gaji sekitar Rp1,1 juta per bulan. Sementara PPPK paruh waktu lulusan sarjana (S1) total penghasilannya bisa mencapai sekitar Rp1,2 juta per bulan, yang bersumber dari kombinasi APBD dan dana BOS. (Red)
