KABUPATEN Pati, Jawa Tengah, bergejolak. Sebuah drama kekuasaan yang tak hanya menyentuh urusan lokal, tetapi juga resonansi universal dari nasihat Niccolò Machiavelli lima abad silam: “Seorang pemimpin yang mengabaikan realitas, akan dihancurkan oleh realitas itu sendiri.” Di mata publik, Bupati Sudewo, sang “pangeran lokal” kini berada di ujung tanduk – bukan sekadar karena kebijakannya yang kontroversial, melainkan karena pola kepemimpinannya yang terang-terangan mengkhianati prinsip-prinsip dasar politik realis.
Analisis ini bukan sekadar kritik terhadap satu figur, melainkan refleksi mendalam tentang kegagalan seorang pemimpin dalam memahami esensi kekuasaan. Ini adalah kisah tentang bagaimana arogansi, pengabaian realitas, dan manipulasi kekuasaan, pada akhirnya, justru menjadi bumerang yang mengancam legitimasi itu sendiri. Untuk memahami kompleksitas krisis di Pati, kita akan membedah kepemimpinan Bupati Sudewo melalui lensa pemikiran Machiavelli, terutama dari karyanya yang monumental, Il Principe (1532).
Machiavelli, filsuf politik Florence, menawarkan wawasan tajam tentang sifat kekuasaan, kepemimpinan, dan negara. Tiga konsep utamanya – virtù, fortuna, dan keseimbangan antara rasa takut dan rasa hormat – menjadi pisau analisis kita. Virtù bukanlah sekadar moralitas, melainkan kecerdikan taktis, keberanian, dan kemampuan seorang pemimpin untuk bertindak efektif demi menjaga stabilitas kekuasaan. Fortuna mengacu pada realitas eksternal yang harus dibaca dan diadaptasi. Sementara itu, Machiavelli berpendapat bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai, namun ia segera menambahkan peringatan penting: “…tetapi jangan pernah dibenci!” Kegagalan dalam memahami ketiga pilar ini, seperti yang terjadi di Pati, dapat berujung pada kehancuran.
Pangeran yang Bersembunyi di Balik Kambing Hitam
Dalam mahakarya politiknya, Il Principe, Machiavelli menegaskan bahwa pemimpin sejati harus memiliki virtù – sebuah kecerdikan taktis yang memadukan keberanian, akuntabilitas, dan kebijaksanaan. Namun, apa yang kita saksikan di Pati adalah pemalsuan virtù yang memalukan.
Ketika kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) naik 250%, ia dengan cepat berbalik menyalahkan para kepala desa dan tokoh masyarakat sebagai inisiator. Padahal, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 17 Tahun 2025 yang menjadi landasan kebijakan itu jelas-jelas ditandatanganinya sendiri dan mulai berlaku pada 5 Mei 2025. Sudewo awalnya membenarkan kenaikan ini dengan dalih meningkatkan pendapatan daerah yang disebutnya rendah dan belum naik signifikan selama 14 tahun, serta akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Namun, ketika protes meledak, narasi berubah.
Hal serupa terjadi saat wacana sekolah lima hari menimbulkan gelombang protes. Ide ini sebelumnya ia gembar-gemborkan sebagai “terobosan” yang tidak akan mengganggu aktivitas TPQ dan Madrasah Diniyah (Madin), bahkan mengklaim telah berkonsultasi dengan PCNU Pati. Namun, ketika kebijakan ini gagal dan memicu protes, Pelaksana Tugas (Plt.) Dinas Pendidikan tiba-tiba muncul sebagai tumbal. Sudewo kemudian berdalih baru mengetahui belakangan bahwa rekomendasi PCNU tidak dijalankan oleh Plt. Kepala Disdikbud, meskipun ia telah diyakinkan bahwa semuanya sudah sesuai sebelum ia menandatangani SK. Kebijakan ini akhirnya dibatalkan setelah hanya empat pekan.
Kontroversi lain yang menambah daftar panjang ketidakpuasan publik adalah keputusan Bupati Sudewo untuk memberhentikan 220 pegawai honorer di RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon. Alasan yang diberikan adalah “efisiensi” dan “rasionalisasi” karena kondisi keuangan rumah sakit yang memprihatinkan dan jumlah pegawai yang dianggap “sangat berlebih”. Namun, para mantan pegawai, beberapa di antaranya telah bekerja selama 20 tahun, memprotes keras karena tidak menerima pesangon. Mereka menilai pemutusan hubungan kerja massal ini sebagai cerminan “arogansi” Bupati dan berencana untuk bergabung dalam demonstrasi 13 Agustus untuk menuntut keadilan. Muncul pula informasi bahwa setelah PHK, rumah sakit justru membuka lowongan baru untuk karyawan honorer BLUD, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak (330 orang), memicu dugaan KKN dalam rekrutmen.
Bagi filsuf Florence itu, “penguasa yang menyembunyikan kesalahan di balik punggung bawahan adalah pengecut yang mengenakan jubah kerajaan.” Tindakan ini bukan menunjukkan kekuatan, melainkan kelemahan fundamental: ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas keputusan sendiri. Dalam politik realis, akuntabilitas adalah mata uang yang tak ternilai. Dengan mengorbankan bawahan, Sudewo tidak hanya menghancurkan kepercayaan rakyat, tetapi juga melumpuhkan loyalitas birokrasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pemerintahannya.
Kebutaan terhadap Realitas di Lapangan
Salah satu inti ajaran Machiavelli adalah pentingnya seorang pemimpin untuk membaca realitas lebih tajam dari harapannya sendiri. Seorang penguasa yang baik tidak boleh terkungkung di dalam istana, terputus dari denyut nadi rakyatnya. Di Pati, realitas itu terlukis jelas dalam angka-angka statistik: 9,17% penduduk miskin pada Maret 2025 dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,84% pada tahun 2024. Ditambah lagi, daya beli masyarakat yang merosot, sebuah fenomena yang oleh warga Pati disebut “Rojali-Rohana”. Garis Kemiskinan di Pati pada Maret 2024 juga meningkat 5,06% dari tahun sebelumnya.
Namun, Sudewo seakan buta terhadap data-data tersebut. Ia memaksakan kebijakan fiskal yang membebani rakyat, seperti kenaikan PBB-P2 sebesar 250%, dan kebijakan pendidikan yang tidak berbasis riset, tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang mungkin terjadi. Kenaikan pajak ini dirasakan “mencekik rakyat” dan “sangat memberatkan”, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tidak menentu seperti pedagang kaki lima atau buruh tani, PHK massal di RSUD, meskipun dibingkai sebagai efisiensi, semakin memperparah ketidakamanan ekonomi bagi ratusan keluarga.
Padahal, Machiavelli sudah jauh-jauh hari mengingatkan, “kemiskinan adalah bara di bawah singgasana. Abaikan ia, dan singgasana itu akan terbakar.” Mengabaikan realitas sosial dan ekonomi adalah dosa politik yang paling mendasar. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi riil rakyat akan selalu menciptakan gejolak. Ketidakpekaan ini menunjukkan bahwa Sudewo, alih-alih menjadi “pangeran” yang bijaksana, justru berperilaku seperti seorang despot yang terasing dari penderitaan rakyatnya sendiri.
Jebakan Fear Without Respect
Mungkin kutipan paling terkenal dari Machiavelli adalah, “Lebih baik ditakuti daripada dicintai.” Namun, kutipan ini seringkali dipahami secara keliru. Sang filsuf segera menambahkan, “…tetapi jangan pernah dibenci!” Di sinilah letak kesalahan paling fatal dari kepemimpinan Sudewo.
Ketika Satpol PP menyita logistik donasi warga untuk demonstran – ribuan dus air mineral – itu adalah upaya untuk menanamkan rasa takut. Tindakan ini, yang dimaksudkan untuk mencegah protes, justru dianggap sebagai penghinaan langsung terhadap solidaritas rakyat. Insiden ini bahkan menyebabkan konfrontasi publik antara koordinator protes dan Plt. Sekretaris Daerah Pati, Riyoso.
Sikap konfrontatif Sudewo semakin memperburuk situasi. Pernyataannya yang viral, “Silakan lakukan. Jangan hanya 5 ribu orang, 50 ribu orang aja suruh kerahkan, saya tidak akan gentar, saya tidak akan mengubah keputusan”, secara luas dianggap sebagai tantangan langsung dan tindakan arogansi. Meskipun ia kemudian meminta maaf dan mengklaim tidak bermaksud menantang rakyatnya , kerusakan sudah terjadi. Publik melihatnya sebagai “mulut penjajah”.
Namun, semua upaya ini gagal, karena ketakutan tanpa disertai rasa hormat pada akhirnya akan melahirkan kebencian. Alih-alih gentar, penyitaan logistik dan tantangan Bupati justru memicu gelombang dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Ribuan dus air mineral dan hasil pertanian, seperti 3 pikap pisang, terus mengalir untuk para demonstran. Donasi bahkan datang dari berbagai daerah, termasuk Malaysia dan negara-negara Arab. Tumpukan donasi ini bahkan membentuk “benteng” di sekitar kantor Bupati dan DPRD.
Perlawanan juga mengambil bentuk kultural dan moral. NU Pati mengorganisir istighosah yang dihadiri 10.000 orang, menandakan bentuk perlawanan kultural dan moral yang signifikan terhadap kebijakan dan perilaku Bupati. PCNU Pati juga mengeluarkan maklumat yang mendesak Bupati untuk meminta maaf secara terbuka.
Yang lebih merugikan bagi Bupati adalah pembelotan pendukung kunci. Seorang mantan pendukung Bupati Sudewo pada Pilkada 2024, secara terbuka membelot dan menjadi koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Tantangan langsungnya kepada Sudewo saat pertemuan publik, dengan menyatakan “sampai bertemu dalam unjuk rasa tanggal 13 Agustus 2025”, merupakan kerugian modal politik yang simbolis dan mendalam bagi Bupati. Publik juga secara kolektif mengekspresikan penilaian dan kecaman mereka melalui “branding” langsung. Truk dan spanduk muncul dengan pesan-pesan langsung seperti “Bupati Arogan”, “Bupati Pembohong”, dan “Bupati Penipu”, menunjukkan penghakiman dan kecaman publik yang kolektif.
Machiavelli tahu betul, kebencian rakyat adalah racun yang menggerogoti kekuasaan dari dalam. Di Pati, bukti kebencian itu kini tampak nyata. Rakyat yang terluka lebih berbahaya daripada musuh bersenjata, adalah pernyataan yang tepat untuk kondisi di Pati. Ini adalah perlawanan yang bukan lagi sekadar politik, tetapi perlawanan moral dan sosial. Rakyat yang telah mencapai titik kebencian kolektif tidak akan gentar menghadapi ancaman. Mereka akan bersatu, dan kekuatan persatuan itu jauh lebih besar dari arogansi kekuasaan.
Jalan yang Terkubur oleh Arogansi Sendiri
Di titik ini, Sudewo terjebak dalam paradoks Machiavellian. Semakin ia menyalahkan bawahan, semakin ia kehilangan loyalitas birokrasi dan masyarakat. Semakin ia bersikap arogan, semakin rakyat bersatu. Penggalangan dana di pinggir jalan dan truk-truk bertuliskan “Bupati Arogan” adalah bukti nyata mobilitas sosial yang ia picu sendiri.
Krisis di Pati menunjukkan mobilisasi sosial yang luar biasa dari akar rumput. Demonstrasi besar-besaran yang direncanakan pada 13 Agustus, yang awalnya berfokus pada kenaikan pajak, dengan cepat meningkat menjadi tuntutan pengunduran diri atau pemakzulan Bupati. Perkiraan partisipasi berkisar antara 50.000 hingga 100.000 orang, jauh melampaui “tantangan” awal Bupati. Hal ini menunjukkan bahwa arogansi dan ketidakpekaan telah memicu gelombang perlawanan yang tak terbendung.
Tindakan Bupati, yang dimaksudkan untuk memproyeksikan kekuatan dan kendali, justru memicu peningkatan eksponensial dalam oposisi publik dan pergeseran tuntutan dari pembalikan kebijakan menjadi penggulingan langsung. Machiavelli memahami bahwa meskipun seorang pangeran mungkin awalnya memperoleh kekuasaan melalui kekuatan, mempertahankannya membutuhkan persetujuan atau setidaknya persetujuan dari rakyat. Ketika tindakan seorang pemimpin secara konsisten menimbulkan kebencian dan mengasingkan konstituen utama (birokrasi, mantan pendukung, masyarakat umum), legitimasi mereka, yang merupakan fondasi kekuasaan mereka, akan cepat terkikis.
Krisis di Pati mengilustrasikan manifestasi kuat dari kedaulatan rakyat. Ketika mekanisme akuntabilitas formal (seperti pengawasan legislatif atau pemeriksaan internal) tampak tidak memadai, gerakan sosial organik muncul sebagai penyeimbang yang penting. Rakyat, yang merasa dikhianati dan tidak didengar, secara kolektif menegaskan otoritas tertinggi mereka, menuntut pemimpin untuk mengundurkan diri “secara terhormat atau dilengserkan secara paksa”. Ini merupakan tantangan mendasar terhadap tatanan politik yang mapan, menunjukkan bahwa “kebenaran” dalam politik pada akhirnya adalah apa yang diyakini rakyat.
Jalan Pulang yang Terjal
Apakah masih ada jalan pulang? Berdasarkan Il Principe, Sudewo masih bisa menyelamatkan diri – jika ia mau. Syaratnya adalah: ia harus berani mengubur arogansinya. Ia harus mengakui kesalahan secara publik tanpa menyalahkan bawahan dan masyarakat, membangun aliansi dengan seluruh lapisan masyarakat. Namun, semua ini membutuhkan satu hal yang paling sulit ia lakukan: menyingkirkan ego dan berhadapan dengan realitas.
Menanggapi gelombang protes, Bupati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250%. Ia menyebut penolakan publik sebagai alasan dan berjanji akan mengembalikan sisa pembayaran bagi mereka yang sudah membayar. Kebijakan sekolah lima hari juga secara resmi dicabut, kembali ke sistem enam hari. Sudewo juga menyampaikan permintaan maaf publik atas pernyataan kontroversialnya yang menantang “50.000 orang” dan insiden penyitaan logistik oleh Satpol PP, mengklaim tidak ada niat untuk memprovokasi atau menyita.
Namun, meskipun ada pembalikan kebijakan dan permintaan maaf ini, tekad publik untuk berdemonstrasi tetap kuat, dengan tuntutan yang bergeser ke pengunduran dirinya. Hal ini menunjukkan bahwa erosi kepercayaan sudah terlalu dalam, dan permintaan maaf tersebut dianggap tidak tulus atau hanya taktis.
Sebab, Machiavelli sudah mengingatkan, “Kekuasaan tanpa virtù adalah istana pasir. Ia akan runtuh oleh hempasan gelombang pertama.” Gelombang itu kini datang dari trotoar Pati: dari ibu-ibu, dari buruh, dari santri yang beristighosah , dan dari petani. Di politik, kebenaran bukan yang sesungguhnya terjadi, melainkan yang diyakini rakyat. Dan di Kabupaten Pati, kebenaran yang diyakini rakyat kini jelas: sang pangeran telah mengkhianati virtù-nya sendiri. Sejarah membuktikan, tak ada kekuasaan yang bisa bertahan dari pengkhianatan terhadap rakyatnya.
Lihatlah, Pangeran Palsu itu akhirnya terjatuh oleh tindakannya sendiri. (*)
Penulis: Dawam Pratikno (Pemerhati Politik Sosial Pati dan Anggota KAHMI Pati)
Tulisan karya Dawam Pratikno ini menyajikan analisis yang tajam, runtut, dan sarat referensi historis-filosofis. Penggunaan kerangka pemikiran Machiavelli menjadikan kritik terhadap kepemimpinan Bupati Sudewo memiliki kedalaman intelektual sekaligus relevansi kontekstual. Penulis berhasil memadukan fakta-fakta lapangan yang detail dengan konsep-konsep politik klasik seperti virtù, fortuna, serta keseimbangan antara rasa takut dan rasa hormat, sehingga pembaca dapat memahami bahwa krisis di Pati bukan hanya masalah kebijakan, melainkan kegagalan mendasar dalam memaknai kekuasaan.
Selain itu, gaya bahasa yang tegas dan metaforis—misalnya “pangeran palsu” atau “istana pasir”—mampu menggugah emosi pembaca dan memperkuat pesan moral bahwa kepemimpinan tanpa akuntabilitas akan runtuh oleh kekuatan rakyat. Struktur narasi yang dibagi ke dalam subtema seperti “Pangeran yang Bersembunyi di Balik Kambing Hitam” hingga “Jalan Pulang yang Terjal” membuat alur kritik mengalir logis dan mudah diikuti.
Kekuatan tulisan ini juga terletak pada keberanian penulis mengaitkan kebijakan yang keliru dengan dampak sosial-ekonomi yang konkret, disertai data statistik yang relevan. Hal ini membuat opini yang disampaikan tidak sekadar retorika, melainkan berbasis bukti.
Secara keseluruhan, karya ini adalah kombinasi antara esai politik dan reportase kritis yang tajam, yang bukan hanya mengungkap fakta, tetapi juga mengajak pembaca merenungkan kembali makna kepemimpinan, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat.