Blora, Lintasmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan sejumlah pihak terkait menandatangani Perjanjian Pengelolaan Sementara Hasil Rehabilitasi Pasar Ngawen Tahun 2025–2026, Selasa (13/10/2026). Penandatanganan ini menjadi salah satu tahapan persiapan pengoperasian kembali pasar yang terbakar pada 9 Januari 2024.
Pemkab Blora merencanakan para pedagang mulai menempati pasar hasil rehabilitasi pada Jumat Kliwon, 30 Oktober 2026. Bupati Blora Arief Rohman berharap seluruh persiapan dapat diselesaikan sehingga aktivitas perdagangan kembali berjalan dengan tertib dan lancar.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Blora, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum serta seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan kembali Pasar Ngawen ini. Kita semua tentu masih ingat peristiwa kebakaran pada 9 Januari 2024 yang tidak hanya merusak bangunan pasar, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan mata pencaharian para pedagang,” ujar Arief.
Rehabilitasi Pasar Ngawen yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum sejak November 2025 menyediakan 835 tempat usaha, terdiri atas 155 kios dan 680 los. Sementara itu, jumlah pedagang yang perlu difasilitasi mencapai 924 orang, termasuk pedagang dasaran.
Perbedaan antara kapasitas tempat usaha dan jumlah pedagang tersebut menjadi perhatian pemerintah dalam proses penataan. Arief meminta pembagian tempat dilakukan secara adil dan transparan, disertai komunikasi yang baik dengan para pedagang, terutama mereka yang belum memperoleh tempat usaha.
“Saya minta agar penempatan pedagang dasaran yang belum mendapatkan tempat dilakukan secara tertib, transparan, adil, dan melalui komunikasi yang baik dengan para pedagang. Kita ingin semua proses ini berjalan dengan baik sehingga para pedagang bisa kembali beraktivitas dan mencari nafkah dengan nyaman,” tegasnya.
Arief juga mengingatkan agar kios dan los yang disediakan pemerintah digunakan sesuai peruntukannya. Tempat usaha tersebut tidak boleh diperjualbelikan maupun disewakan kepada pihak lain karena harus dimanfaatkan oleh pedagang yang berhak.
Pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pasar perlu dilakukan bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan pedagang lainnya. Pemerintah daerah dan pihak terkait juga diminta memastikan penataan tempat usaha berjalan tertib sebelum pedagang kembali beraktivitas.
Menjelang rencana kepindahan pada 30 Oktober 2026, sejumlah persiapan perlu dimatangkan, mulai dari penempatan pedagang, pengaturan perpindahan, koordinasi antarpihak, hingga kesiapan operasional pasar.
“Saya berharap proses perpindahan ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan kondusif. Saya minta seluruh pihak terkait mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita harus memastikan bahwa ketika para pedagang kembali menempati pasar, semuanya sudah dipersiapkan dengan matang,” ungkapnya.
Penandatanganan perjanjian pengelolaan sementara tersebut diharapkan memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak sekaligus memastikan fasilitas hasil rehabilitasi dapat dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal.
Kegiatan itu dihadiri Wakil Bupati Blora, Kapolres Blora, jajaran Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah, PPK Pelaksanaan Prasarana Strategis III Jawa Tengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora, perwakilan Setda Blora, unsur Forkopimcam Ngawen, serta perwakilan perusahaan pelaksana dan konsultan.
Arief berharap dibukanya kembali Pasar Ngawen dapat memulihkan kegiatan perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak mendukung pengelolaan pasar agar lebih tertib, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang serta warga di Kecamatan Ngawen dan sekitarnya.
“Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Mari kita bangun kembali Pasar Ngawen menjadi pusat perdagangan yang ramai, tertib, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Hms)
