Wabup Blora Tekankan Kualitas Menu dan Keamanan Pangan Program MBG

Avatar photo
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini. (Istimewa)

Blora, Lintasmuria.com – Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menekankan pentingnya menjaga kualitas menu dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi bersama 49 mitra penyedia sarana penyelenggara pangan gizi (SPPG) di ruang pertemuan Setda Blora, belum lama ini.

Dalam arahannya, Wabup yang juga Ketua Satgas MBG meminta agar menu untuk anak usia dini dan ibu hamil benar-benar dibedakan sesuai kebutuhan gizi.

“Menu untuk anak TK dan ibu hamil harus dibedakan. Saya tidak mau lagi menerima aduan terkait menu yang kurang layak. Mohon semua mitra berhati-hati dalam menyajikan makanan,” tegas Sri Setyorini.

Selain soal menu, ia juga menyoroti kualitas bahan makanan, cara pengolahan, penggunaan air bersih, hingga kebersihan saluran pembuangan agar tidak mencemari lingkungan. Wabup juga mengingatkan mitra untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional.

“Harapan kami, semua pemilik SPPG segera melengkapi persyaratan SLHS. Jika dalam satu minggu SK penetapan SPPG belum ada, dengan sangat menyesal operasional harus dihentikan sementara,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Edi Widayat, mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah laporan terkait pelaksanaan program. Untuk itu, pihaknya bersama Satgas akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur SPPG yang mendapat aduan masyarakat.

“Secara teknis, mitra harus memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan, hasil uji laboratorium sesuai standar baku mutu dari Labkesda terakreditasi, serta inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dari tim Dinkesda,” jelas Edi.

Ia menambahkan, percepatan penerbitan SLHS terus diupayakan, namun tetap harus melalui tahapan pelatihan dan pemenuhan persyaratan teknis maupun administrasi. Sebagai langkah pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB), Dinkesda menyiapkan beberapa langkah, mulai dari pendataan SPPG yang belum memenuhi syarat, pelaksanaan IKL bulanan di enam bulan pertama, hingga pemeriksaan berkala setiap dua hingga tiga bulan.

Dalam rapat tersebut turut hadir Kepala Staf Kodim 0721/Blora, Mayor Inf Bani, yang mengajak seluruh pihak untuk menjaga amanah program MBG.

“Kita harus bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Mari kita jaga bersama agar pelaksanaan program berjalan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *