Semarang, Lintasmuria.com — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam merespons upaya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui sistem Data Terpadu (DT) Jateng, tercatat 22.340.412 data penduduk berhasil dipadankan dengan basis DTSEN yang dikelola Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Saleh, keberhasilan proses pemadanan data dalam jumlah besar ini menunjukkan keseriusan Pemprov Jateng dalam memastikan validitas data penerima program perlindungan sosial. Ia menilai akurasi data menjadi kunci agar program pemerintah dapat tepat sasaran, terutama dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng dalam melakukan pemutakhiran data DTSEN. Memadankan lebih dari 22 juta data bukan pekerjaan mudah, tetapi hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Mohammad Saleh.
Saleh menegaskan bahwa keberadaan DTSEN harus dimaknai sebagai fondasi kebijakan sosial yang lebih akurat, terukur, dan objektif. Dengan data yang sudah terpadu, pemerintah memiliki pijakan kuat dalam merumuskan program yang berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Data yang valid akan menjadi dasar dalam setiap perumusan kebijakan. Kami di DPRD mendorong agar proses pemutakhiran ini tidak berhenti di sini, tetapi terus dilakukan secara berkala. Jangan sampai ada warga miskin yang luput dari pendataan, atau sebaliknya, ada penerima bantuan yang tidak memenuhi kriteria,” tambahnya.
Ia juga meminta perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota hingga desa untuk aktif berkolaborasi melakukan verifikasi lapangan. Menurutnya, partisipasi pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat menjadi faktor krusial dalam menjaga kualitas data terpadu.
“DTSEN bukan sekadar angka. Itu adalah representasi kondisi sosial-ekonomi masyarakat kita. Maka pemutakhiran harus melibatkan seluruh lapisan pemerintahan hingga tingkat bawah, agar tidak ada ketimpangan data,” tegas Saleh.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan, data merupakan instrumen penting dalam setiap pengambilan keputusan. Atas dasar itu, Pemprov Jateng menjalin kerja sama dengan BPS.
“Alhamdulillah, pemadanan dan integrasi DT Jateng dengan DTSEN telah berjalan. Ini dilakukan melalui application programming interface. Integrasi ini memungkinkan data terpadu Jawa Tengah menjadi salah satu input pemutakhiran proxy means test setiap tiga bulan, sehingga kita memiliki data pensasaran yang lebih presisi,” ujarnya dalam rapat koordinasi terkait pemutakhiran DTSEN digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (25/11/2025).
Wagub menyebutkan, dari total 23.780.351 data yang dikelola Dinas Sosial Jateng, sebanyak 22.340.412 data telah padan dengan DTSEN. Sisanya, sekitar 1,4 juta data, masih belum terpadu.
Taj Yasin menargetkan sisa data itu dapat dirampungkan pada awal Januari 2026. Termasuk di dalamnya pemeringkatan desil 1–10 bagi 38,2 juta penduduk Jawa Tengah, sebagai dasar penentuan penerima bantuan. (Adv)
