Pati, Lintasmuria.com – Suasana di Kabupaten Pati memanas menyusul gesekan antara Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Riyoso dan warga, terkait penertiban sumbangan masyarakat untuk aksi protes yang direncanakan berlangsung pada 13 Agustus mendatang. Ketegangan ini menimbulkan keprihatinan dari masyarakat dan kalangan pengamat politik.
Direktur Triumvirat Political Indonesia, Rosyid, menyayangkan sikap Plt Sekda yang dinilai arogan dalam menangani penertiban sumbangan tersebut. Ia menilai pendekatan yang dilakukan terkesan keras dan kurang komunikatif, sehingga justru memperkeruh suasana dan memperbesar potensi konflik.
“Sikap seperti itu bisa memicu ketidaksepakatan lebih luas di masyarakat. Seharusnya penertiban dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan terbuka,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).
Meski demikian, Rosyid menilai bahwa kebijakan Bupati Pati menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebenarnya cukup tepat dari sisi pemerataan ekonomi. Ia membandingkan Pati dengan sejumlah kabupaten lain di sekitarnya yang memiliki wilayah lebih kecil, tetapi mampu meraup pendapatan daerah dua hingga tiga kali lipat karena telah melakukan penyesuaian pajak secara berkala.
“PBB di Pati belum pernah naik selama 14 tahun terakhir. Kenaikan ini seharusnya dilihat sebagai upaya pemerataan agar kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang,” jelas Rosyid.
Namun, Rosyid juga mengingatkan bahwa manfaat kebijakan ini bisa berubah menjadi bumerang jika tidak diiringi dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Penertiban donasi oleh Satpol PP atas perintah Sekda, menurutnya, telah menimbulkan keresahan dan bisa memicu ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Insiden ini menandai meningkatnya ketegangan antara birokrasi dan masyarakat. Jika tidak segera diredam, bisa berdampak buruk terhadap stabilitas sosial dan citra pemerintah,” katanya.
Rosyid pun mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap langkah-langkah pemerintah dalam menangani respons masyarakat. Ia menegaskan pentingnya komunikasi terbuka dan dialog antara pemangku kebijakan dan warga.
Di akhir pernyataannya, Rosyid bahkan menyarankan perlunya rotasi jabatan Sekretaris Daerah sebagai langkah meredam keresahan masyarakat.
“Langkah ini penting demi menjaga kepercayaan publik dan menciptakan suasana yang lebih kondusif,” tutupnya. (Red)
