Blora, Lintasmuria.com – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana meninjau sejumlah lokasi terdampak fenomena tanah gerak di Kabupaten Blora. Peninjauan dilakukan menyusul meningkatnya intensitas curah hujan dalam beberapa waktu terakhir.
Pelaksana Teknis BBWS Pemali Juana, Agus Yanto, mengatakan pengecekan lapangan bertujuan mengidentifikasi kondisi sistem drainase, aliran sungai, lereng, serta infrastruktur di sekitar lokasi terdampak.
“Tanah gerak berpotensi dipicu kondisi tanah yang labil dan meningkatnya debit air akibat hujan. Hasil peninjauan ini akan menjadi dasar rekomendasi penanganan,” ucap Agus Yanto, Senin (5/1/2026).
Agus menjelaskan, pergerakan tanah menyebabkan penurunan permukaan tanah di sejumlah titik dengan kedalaman bervariasi antara 40 hingga 50 sentimeter. Kondisi tersebut berdampak pada permukiman warga serta akses jalan di sekitar lokasi kejadian.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kabupaten Blora, Surat, menambahkan pihaknya bersama BBWS Pemali Juana telah melakukan pengukuran teknis di lokasi tanah ambles di Desa Buluroto, Kecamatan Banjarejo.
“Hasil pengecekan menemukan puluhan titik yang memerlukan penanganan lebih lanjut,” kata Surat.
Pergerakan tanah di Dukuh Sambiroto, Desa Buluroto, terjadi pada Senin (22/12). Penurunan tanah mencapai 50–70 sentimeter dengan panjang rekahan sekitar 200 meter. Peristiwa ini mengakibatkan tiga rumah warga mengalami rusak sedang, masing-masing milik Sriyono, Janarto, dan Sayid.
Selain itu, pergerakan tanah juga terjadi di Dukuh Ngetrep, Desa Tutup, Kecamatan Tunjungan, pada Jumat (2/1). Kejadian tersebut menyebabkan penurunan tanah sedalam 15–30 sentimeter dengan panjang rekahan sekitar 100 meter. Dua rumah warga rusak sedang, masing-masing milik Djaiz dan Suyatno, serta tiga rumah lainnya terancam.
Untuk penanganan awal, direncanakan pembangunan bronjong atau turap di tepi sungai serta perbaikan sistem drainase guna mengendalikan aliran air agar tidak meresap ke zona patahan tanah.
“Penanganan awal difokuskan pada pengendalian aliran dan rembesan air tanah sepanjang sekitar 30 meter,” ujarnya.
Surat menyebutkan, penanganan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp400 juta dan akan dilaksanakan secara bertahap sambil menunggu hasil kajian teknis lanjutan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Blora, Mulyowati, mengatakan keterbatasan anggaran kebencanaan daerah menjadi kendala dalam penanganan tanah ambles.
“Kami terus berupaya mencari solusi dan terobosan pendanaan, termasuk pengajuan bantuan ke pemerintah pusat,” ujarnya. (red)
