Menuju Pemira Berkualitas, Ini Pesan Bawaslu Blora untuk Mahasiswa

Avatar photo
Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim saat memberikan pembekalan dalam pelantikan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dan Badan Pengawas Pemilihan Raya (Bawasra) di Auditorium IAI Khozinatul Ulum, Senin (13/4/2026). (Istimewa/Bawaslu Blora)

Blora, Lintasmuria.com – Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Andyka Fuad Ibrahim, menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dalam menyukseskan Pemilihan Raya (Pemira) mahasiswa. Hal itu disampaikannya saat memberikan pembekalan dalam pelantikan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) dan Badan Pengawas Pemilihan Raya (Bawasra) di Auditorium IAI Khozinatul Ulum, Senin (13/4/2026).

Dalam forum bertema peningkatan partisipasi mahasiswa untuk mewujudkan Pemira yang berkualitas itu, Andyka menegaskan bahwa keberhasilan Pemira tidak hanya bergantung pada penyelenggara, tetapi juga pada keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawasi jalannya proses demokrasi di kampus.

Ia mengingatkan bahwa Pemira mahasiswa tidak lepas dari potensi pelanggaran, sebagaimana yang kerap terjadi dalam pemilu nasional. Sejumlah kerawanan seperti politik uang, kampanye hitam, penyebaran hoaks, hingga intimidasi disebut dapat mencederai kualitas demokrasi dan kepemimpinan mahasiswa.

“Pemilu atau pemilihan adalah kompetisi politik yang rentan terjadinya pelanggaran. Jika prosesnya sarat pelanggaran, maka hasilnya tidak akan diterima oleh rakyat (mahasiswa),” tegasnya di hadapan peserta.

Lebih lanjut, Andyka mengajak mahasiswa untuk memaknai Pemira tidak sekadar sebagai agenda rutin organisasi. Ia menekankan bahwa demokrasi kampus harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial.

Menurutnya, pemilu merupakan instrumen untuk menentukan arah kebijakan melalui perwakilan yang dipilih. Oleh karena itu, partisipasi mahasiswa menjadi faktor kunci dalam menciptakan proses demokrasi yang sehat dan berkualitas di lingkungan kampus.

“Pemilu adalah alat, bukan tujuan akhir. Mahasiswa harus menggunakan hak dan kebebasannya untuk menentukan arah kebijakan melalui perwakilan yang mereka pilih. Partisipasi publik yang tinggi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas demokrasi di kampus,” pungkasnya. (Hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *