Pati, Lintasmuria.com – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pati terus mendalami persoalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menuai sorotan masyarakat. Dalam rapat klarifikasi terbaru, Ketua Pansus DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menyebut terdapat perbedaan keterangan antara Bupati Pati dengan sejumlah camat terkait usulan kenaikan PBB.
“Sudah tiga camat yang kami mintai keterangan, dan tidak menutup kemungkinan nanti akan kami tambah lagi dengan camat maupun kepala desa. Terkait surat edaran yang beredar itu, camat menyatakan merupakan inisiatif mereka sendiri, tidak ada perintah langsung dari Bupati,” ujar Teguh, Senin (19/8/2025).
Menurutnya, hal itu berbeda dengan pernyataan Bupati Pati yang sebelumnya menyebut kenaikan PBB hingga 250 persen merupakan usulan dari camat, kepala desa, maupun tokoh masyarakat.
“Padahal dari klarifikasi yang kami dapat, camat menyampaikan mereka hanya menyetujui, bukan mengusulkan. Ini menjadi temuan yang tidak sesuai dengan pernyataan Bupati,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pansus DPRD juga menemukan fakta di lapangan bahwa kenaikan PBB tidak hanya 250 persen, melainkan ada yang mencapai 500 persen hingga 1000 persen.
“Saat reses kemarin, teman-teman Pansus mendapat masukan langsung dari masyarakat, ada yang naik sampai 800 hingga 1000 persen. Jadi fakta di lapangan berbeda jauh dengan yang disampaikan sebelumnya,” jelas Teguh.
Teguh juga menyinggung adanya dugaan intimidasi yang ia alami selama proses berlangsung. Ia mengaku ada mobil asing yang mondar-mandir di sekitar rumahnya hingga empat kali.
“Plat nomor mobil itu tidak sesuai dengan kendaraan. Bahkan saat saya ke Pucakwangi, mobil tersebut ikut mondar-mandir hingga tiga kali. Ada rekaman CCTV-nya. Meski begitu saya tetap berprasangka baik, jangan sampai berpikir negatif,” ujarnya.
Meski begitu, pihaknya menilai situasi ini sebagai indikasi yang kurang baik dan berharap suasana di Kabupaten Pati tetap kondusif.
“Saya tidak ingin berpikir buruk. Harapannya, kondisi Pati tetap aman. Kami hanya menjalankan tugas sesuai permintaan masyarakat,” tambah Teguh.
Selain menghadirkan camat, Pansus juga berencana memanggil pihak DPKAD, perangkat desa, serta pihak ketiga yang terlibat dalam kajian kenaikan PBB.
“Hari ini juga sudah hadir beberapa kepala desa, dan tidak menutup kemungkinan akan kami tambah lagi ke depan,” pungkas Teguh. (Red)
