Soal Polemik MBG, Dandim Blora Pastikan TNI Tak Jadi ‘Beking’

Avatar photo
Konferensi pers di Aula Makodim, Senin (22/9/2025). (Istimewa).

Blora, Lintasmuria.com – Kodim 0721/Blora akhirnya buka suara terkait Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora.

Dalam keterangannya, Komandan Kodim, Letkol Inf. Agung Cahyono, menegaskan TNI tidak memiliki kewenangan dalam menentukan maupun mengatur menu MBG.

“Kami TNI tidak pernah membenci siapapun. TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat. Saya yakin, pernyataan Pak Broto tidak dimaksudkan untuk menyinggung. Yang jelas, potongan video yang beredar itu tidak utuh,” kata Dandim dalam konferensi pers di Aula Makodim, Senin (22/9/2025).

Konferensi pers digelar setelah rapat Komisi D DPRD Blora bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Manggir dan Dinas Pendidikan, di mana Ketua Komisi D Subroto mempertanyakan kualitas menu MBG serta menyinggung keterlibatan TNI dalam program tersebut.

Agung menjelaskan, peran TNI hanya sebatas monitoring untuk memastikan program berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Peran kami hanya sebatas pengawasan dan percepatan pelaksanaan. Dapur SPPG itu langsung terdaftar secara online ke Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, bukan Kodim yang memverifikasi. Di Blora saat ini sudah ada 49 SPPG, atau sekitar 65 persen dari target 73,” jelasnya.

Ia juga menegaskan tugas pokok TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara, baik di masa perang maupun damai. Pada masa damai, TNI menjalankan operasi teritorial, termasuk mendukung program strategis pemerintah.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait risiko keracunan massal, Dandim bersyukur hal itu belum pernah terjadi di Blora. Ia menegaskan Kodim tidak menjadi “beking” bagi dapur penyedia MBG.

“Kami pastikan, Kodim tidak membekingi siapapun. Saat ini juga sudah dibentuk Satgas Pengawas MBG Kabupaten Blora, dipimpin oleh Wakil Bupati. Saya bersama Kapolres ditunjuk sebagai wakil ketua. Rencananya, akan ada hotline pengaduan agar semua pihak bisa ikut mengawasi,” tegasnya.

Menutup konferensi pers, Dandim kembali menekankan bahwa TNI hanya berperan dalam sistem pengawasan, bukan pengelolaan teknis. Ia berharap polemik yang muncul segera reda.

“Fokus kita kembali pada tujuan utama, yakni pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, lansia, serta ibu hamil dan menyusui,” pungkasnya. (Red)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *