Kudus, Lintasmuria.com – Realisasi belanja negara di wilayah kerja KPPN Kudus yang mencakup Kabupaten Kudus, Demak, dan Jepara hingga 30 April 2026 tercatat mencapai Rp1,92 triliun. Angka tersebut setara 36,71 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp5,24 triliun.
Kepala KPPN Kudus Eko Wahyu Budi Utomo mengatakan capaian tersebut terdiri atas realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp323,18 miliar serta transfer ke daerah senilai Rp1,60 triliun.
“Capaian tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp323,18 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp1,60 triliun,” ujarnya saat membuka kegiatan Press Release Kinerja APBN Edisi April 2026 dan Penyerahan Treasury Award Tahun 2025 di Aula KPPN Kudus, Kamis (21/5/2026).
Ia menilai pelaksanaan APBN di wilayah eks Keresidenan Pati sejauh ini terus berjalan guna mendukung aktivitas pemerintahan maupun perekonomian daerah. Belanja negara juga terus diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan daerah, dan menjaga pertumbuhan ekonomi di Kudus, Demak, serta Jepara.
Dari sisi belanja K/L, realisasi hingga April 2026 mencapai Rp323,18 miliar atau 25,92 persen dari pagu Rp1,25 triliun. Belanja pegawai masih mendominasi dengan nilai Rp243,92 miliar atau 28,24 persen dari pagu.
Sementara itu, realisasi belanja barang mencapai Rp66,04 miliar atau 22,77 persen, sedangkan belanja modal sebesar Rp13,22 miliar atau 14,23 persen dari pagu yang tersedia.
Secara tahunan atau year on year (yoy), pertumbuhan tertinggi terjadi pada belanja modal yang naik 17,77 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Adapun belanja barang tumbuh 11,75 persen.
Di sisi lain, transfer ke daerah telah terealisasi Rp1,60 triliun atau 40,07 persen dari pagu Rp3,99 triliun. Dana alokasi umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp1,03 triliun atau 41,19 persen dari pagu.
Kemudian dana alokasi nonfisik terealisasi Rp421,98 miliar atau 40,85 persen. Untuk Dana Desa, penyalurannya mencapai Rp81,66 miliar atau 41,89 persen dari total pagu Rp194,95 miliar.
Sedangkan realisasi dana bagi hasil (DBH) tercatat Rp59,97 miliar atau 25,06 persen dari pagu yang ditetapkan.
Eko berharap penyaluran transfer ke daerah dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat desa.
“Kami berharap penyerapan anggaran terus meningkat pada triwulan berikutnya sehingga manfaat APBN dapat semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya. (Red)
