Blora, Lintasmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengajukan pinjaman sebesar Rp 215 miliar dari Bank Jateng untuk memperbaiki 41 ruas jalan yang rusak di wilayahnya pada tahun 2025. Dana ini diharapkan bisa memperbaiki infrastruktur jalan sehingga kualitas hidup masyarakat Blora meningkat dan masalah jalan rusak segera terselesaikan.
Namun, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Cepu ternyata lebih besar, yakni mencapai Rp 322,39 miliar. Dana ini berasal dari APBN melalui Kementerian PUPR dan digunakan untuk merenovasi bekas SDN 4 Balun yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menjelaskan Sekolah rakyat di Kabupaten Blora awalnya masuk tahap II, tapi karena percepatan akhirnya masuk tahap I.
“Saat ini sedang dilakukan rehabilitasi di lokasi SDN 4 Balun, dan kami berharap setelah rehab selesai pada minggu kedua Juni, dengan SK Bupati sudah ada kegiatan registrasi dan sekolah bisa mulai beroperasi,” jelasnya.
Sekolah Rakyat ini akan menjadi sekolah berasrama untuk jenjang SMA dengan dua rombongan belajar, menampung sekitar 50 siswa.
Tujuannya sesuai petunjuk Presiden adalah memuliakan wong cilik,” katanya.
Para siswa nantinya akan tinggal di asrama dan mendapatkan pendidikan secara gratis.
“Kami sudah cek di lapangan, fasilitasnya lengkap, ada dua kelas, dua laboratorium, kamar mandi, tempat ibadah, ruang makan, dan ruang guru. Semua dikelola oleh Kementerian PUPR,” tambahnya.
Dinas Sosial bertindak sebagai koordinator yang menghubungkan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan untuk urusan siswa, Dinas Kesehatan untuk kesehatan siswa, DPPKAD untuk aset, dan Dinas PUPR untuk bangunan.
“Jadi, semua bekerja sama. Dari pusat, penanggung jawab sekolah rakyat adalah Kemensos,” pungkas Luluk.
Pengerjaan renovasi dilakukan oleh kontraktor Nindya-Adhi KSO dengan waktu kerja 60 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender.
Sekolah Rakyat adalah program dari Kementerian Sosial yang bertujuan memberikan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026 dan menggunakan sistem berasrama. Selain pendidikan formal, siswa juga akan mendapatkan asupan gizi yang terjamin, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan masa depan mereka. (Mam)
