Purworejo, Lintasmuria.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati membuka jalur komunikasi dengan masyarakat menyangkut kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati.
“Kita harus buka kran komunikasi. Dan ini sudah saya sampaikan ke Bupati Pati agar segera melakukan dialog terbuka dengan masyarakat terkait berbagai komplain publik di wilayahnya. Ini penting untuk menjaga stabilitas sosial,” ujar Luthfi usai menghadiri pencanangan Gerakan Menanam Batas Tanah di Purworejo, Kamis (7/8/2025).
Ia menegaskan, kebijakan kenaikan PBB tidak boleh diterapkan secara sepihak tanpa evaluasi dan pertimbangan terhadap kondisi riil masyarakat.
“Prinsipnya, disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tidak boleh membebani masyarakat. Saya sudah perintahkan agar dilakukan evaluasi dan kajian menyeluruh. Kalau perlu diturunkan, ya turunkan. Tapi jangan berlama-lama, segera lakukan dialog terbuka dan sosialisasi secara masif,” tegasnya.
Luthfi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga independen, untuk mengkaji kebijakan tersebut.
“Kalau perlu, ajukan permohonan kepada pihak ketiga untuk membuat kajian, lalu kirimkan ke provinsi. Biarkan mereka menilai apakah kenaikan itu wajar atau tidak. Intinya, jangan sampai masyarakat merasa dibebani tanpa kejelasan,” jelasnya.
Ia menilai kurangnya sosialisasi turut menjadi penyebab keresahan warga.
“Satu, kurang sosialisasi. Dua, belum terbuka, dan yang ketiga, kebijakan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Tapi prinsip utama adalah, jangan sampai membahayakan masyarakat karena ini semua untuk mereka,” imbuhnya.
Meski demikian, Luthfi menegaskan tidak akan melakukan intervensi langsung, melainkan mendorong koordinasi antar pihak.
“Sifatnya bukan intervensi, tapi koordinasi. Saya sudah minta Bupati Pati untuk segera koordinasi. Kasihan masyarakat kalau kenaikan PBB ini diberlakukan tanpa dialog. Apalagi ini sudah jadi trending topic,” katanya.
Ia juga mengimbau agar kepala daerah menggandeng tokoh masyarakat guna mencegah aksi protes yang dapat memicu ketegangan.
“Bupati harus menggandeng para tokoh masyarakat dan elemen lain. Tidak perlu sampai demo-demo yang justru merugikan daerah, khususnya Pati dan Jawa Tengah pada umumnya. Segera lakukan briefing meeting antara Pemda dan masyarakat setempat,” pungkasnya. (Red)
