Blora, Lintasmuria.com – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan pentingnya verifikasi dan validasi terhadap aktivitas sumur minyak rakyat, menyusul kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, yang menewaskan tiga orang dan melukai dua lainnya.
“Peristiwa kebakaran tersebut harus menjadi pelajaran berharga agar pemerintah daerah bersama instansi terkait lebih serius dalam melakukan pengawasan,” ujarnya saat meninjau lokasi kebakaran di Blora, Jumat (22/8/2025).
Menurutnya, langkah verifikasi sangat penting untuk memastikan legalitas sumur minyak yang ada. “Jangan sampai ada aktivitas yang tidak jelas legalitasnya kemudian membahayakan keselamatan masyarakat. Verifikasi itu penting, agar bisa dipastikan mana sumur resmi dan mana yang ilegal,” tegasnya.
Taj Yasin menambahkan, saat ini fokus utama pemerintah adalah memadamkan api, mengevakuasi warga, serta memastikan kebakaran tidak meluas. Ia juga menyebut perlunya kajian mendalam terkait kandungan gas agar tidak membahayakan masyarakat sekitar.
Selain itu, ia menyoroti fenomena pengajuan verifikasi sumur minyak rakyat setelah terbitnya Permen ESDM Nomor 14/2025. Dari 4.134 sumur rakyat di Jawa Tengah, banyak pengajuan baru yang masuk, meski aturan hanya berlaku untuk sumur eksisting.
“Fenomenanya, setelah ada peraturan baru, masyarakat justru menganggap bisa membuat sumur baru. Padahal yang diatur sumur yang sudah eksisting. Untuk itu, seluruh pengajuan verifikasi sumur baru sementara kami tahan hingga ada kejelasan lebih lanjut,” jelasnya.
Wagub juga mengakui adanya kendala lapangan seperti kondisi tanah dan keterbatasan air bersih bagi warga, sehingga persoalan di Blora membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Masalah di Blora ini bukan hanya soal minyak, tapi juga soal keselamatan, lingkungan, dan kesejahteraan warga. Kalau tidak ditangani serius, kejadian serupa bisa terulang,” katanya.
Ia menegaskan Pemprov Jateng siap mendukung langkah Pemkab Blora untuk menertibkan aktivitas pengeboran minyak ilegal, sekaligus mendorong regulasi lebih tegas serta solusi alternatif ekonomi bagi warga agar tidak lagi bergantung pada praktik tersebut. (red)
