Semarang, Lintasmuria.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang tengah mengkaji wacana penerapan sekolah enam hari. Ia menilai, setiap kebijakan di bidang pendidikan perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak sosial maupun psikologis bagi siswa, guru, maupun orang tua.
Menurut Saleh, wacana tersebut berangkat dari realitas di masyarakat. Banyak orang tua yang bekerja enam bahkan tujuh hari dalam sepekan, sehingga anak-anak kerap memiliki satu hari libur tanpa pengawasan.
“Ini memang dilema. Di satu sisi, lima hari sekolah memberi waktu anak bersama keluarga, tetapi kalau orang tuanya tetap bekerja di akhir pekan, anak bisa kehilangan pendampingan. Maka, perlu dicarikan titik tengah yang paling ideal,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Politisi Partai Golkar itu menegaskan pentingnya melibatkan seluruh elemen pendidikan dalam proses kajian, termasuk guru, tenaga kependidikan, dan orang tua.
“Guru juga butuh waktu istirahat dan keluarga. Begitu juga anak-anak yang perlu keseimbangan antara belajar, bermain, dan berinteraksi sosial. Jadi, aspirasi semua pihak harus didengar sebelum kebijakan ini diambil,” tegasnya.
Saleh menambahkan, kajian yang dilakukan Pemprov Jateng bersama akademisi dan masyarakat hendaknya tidak hanya menyoroti persoalan durasi belajar, tetapi juga kualitas pembelajaran serta kesejahteraan guru.
“Sekolah enam hari jangan sekadar soal durasi, tapi bagaimana menciptakan sistem belajar yang efektif dan manusiawi. Kalau hasil kajian menunjukkan itu lebih baik bagi perkembangan anak, tentu kami di DPRD akan mendukung,” katanya.
Ia juga berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
“Jawa Tengah bisa menjadi contoh dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, atau yang akrab disapa Gus Yasin, menyampaikan bahwa kebijakan lima hari sekolah awalnya dimaksudkan agar anak-anak memiliki waktu lebih untuk berkumpul bersama keluarga. Namun, berdasarkan evaluasi, banyak orang tua yang bekerja hingga enam bahkan tujuh hari dalam sepekan.
“Dengan kebijakan lima hari sekolah, ada dua hari libur anak, maka ada satu hari yang tanpa pengawasan,” ujarnya saat acara Gebyar Hari Santri Jam’iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh (JPPPM) Pusat 2025 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Kamis (2/10/2025).
Gus Yasin menegaskan, Pemprov Jateng berkomitmen terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Ia berharap, wacana sekolah enam hari bisa memberi ruang lebih besar bagi pengawasan anak, sekaligus meminimalkan potensi mereka terpapar hal-hal negatif di luar rumah.
Meski begitu, rencana tersebut tetap menunggu hasil kajian dari para pakar pendidikan, akademisi, serta masukan dari kalangan dewan. Menurut Gus Yasin, kebijakan ini nantinya akan diterapkan terlebih dahulu untuk jenjang SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Jateng, namun tidak menutup kemungkinan juga diberlakukan untuk SD, SMP, hingga PAUD di bawah kewenangan kabupaten/kota. (Adv)
