Lima Ribu Anak di Jepara Masih Tidak Sekolah, Mayoritas Sudah Bekerja

Avatar photo
Ilustrasi - Anak Tidak Sekolah. (Istimewa)

Jepara, Lintasmuria.com – Masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi Pemerintah Kabupaten Jepara. Hingga saat ini tercatat lebih dari 5.000 anak di Bumi Kartini tidak mengenyam pendidikan.

Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdikpora Jepara, Aries Nurwiyanto, menyampaikan jumlah ATS di Jepara mencapai 5.026 anak. Dari jumlah itu, 1.052 anak belum pernah sekolah, 1.661 anak putus sekolah, dan 2.313 anak tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

“Per 6 Oktober (2025), jumlah Anak Tidak Sekolah di Jepara mencapai sebanyak 5.026 anak. Rentang usianya 7–18 tahun,” ujar Aries, dikutip dari Murianews pada Minggu (3/11/2025).

Data tersebut diperoleh dari pemutakhiran sejumlah sumber resmi, seperti Dapodik Kemendikbud, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan EMIS Kementerian Agama. Persebaran ATS hampir merata di seluruh kecamatan di Jepara.

Aries menjelaskan, hasil validasi menunjukkan 26,5 persen (1.330 anak) tidak sekolah karena sudah bekerja. Selain itu, 5,3 persen (265 anak) terkendala biaya, 2,4 persen (119 anak) karena disabilitas, dan 1,2 persen (61 anak) menolak bersekolah.

Ada pula 39 anak menikah, 32 anak menjadi anak jalanan, 23 anak berhenti sekolah akibat bullying, serta 5 anak karena diadopsi.

Setelah validasi awal, Disdikpora Jepara telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemerintah desa, kecamatan, dan Satkordikcam.

“Nantinya, penanganan anak tidak sekolah (ATS) dilakukan bersama-sama,” katanya.

Meski demikian, Aries menyebut data tersebut masih akan melalui verifikasi lanjutan untuk pemantapan. Proses verifikasi ditargetkan selesai pekan depan. Selama proses berlangsung, pendekatan kepada anak dan keluarga terus dilakukan agar mereka bersedia kembali bersekolah.

Bagi anak yang kembali berminat, pemerintah akan memfasilitasi pendidikan melalui PKBM secara gratis.

“Sedangkan bagi anak yang memang tidak mau sekolah, nantinya data itu akan dilaporkan dulu kepada bupati. Soal penanganannya seperti apa, nanti kita tunggu arahan Pak Bupati,” pungkasnya. (Red)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *