Semarang, Lintasmuria.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong peningkatan konsumsi ikan sebagai sumber protein masyarakat. Pada 2024, tingkat konsumsi ikan di Jateng mencapai 40,14 kilogram per kapita per tahun, naik 7,84 persen dibanding 2023 yang sebesar 37,22 kilogram.
Ajakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) pun kembali digaungkan melalui ajang Central Java Fish Market yang bakal digelar pada 11 November 2025 di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak masyarakat menjadikan ikan sebagai salah satu sumber pangan utama.
“Mengonsumsi ikan bukan hanya menciptakan generasi sehat dan cerdas, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan Jawa Tengah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, Endi Faiz Effendi, menyampaikan bahwa tahun ini Central Java Fish Market memasuki gelaran keempat. Bekerja sama dengan Bank Indonesia, acara tersebut akan dimeriahkan oleh bazar UMKM perikanan, kampanye Gemarikan, festival 1.000 mangkuk bakso ikan, hingga lomba memasak ikan antar pelajar SMA/SMK se-Jateng.
Menurut Endi, kampanye ini penting karena masih ada stigma negatif terhadap konsumsi ikan, seperti dianggap memicu kolesterol, bau amis, hingga sulit diakses.
“Justru ikan adalah alternatif sumber protein bagi masyarakat. Jika harga daging, ayam, atau telur sedang tinggi, ikan seharusnya bisa menjadi pilihan,” ungkapnya melalui sambungan telepon.
Produksi ikan di Jawa Tengah juga cukup melimpah. Pada 2024, produksi perikanan tangkap mencapai 410.745 ton, sedangkan produksi budidaya mencapai 554.810 ton. Nilai ekonomi dari perikanan tangkap tercatat Rp6,19 triliun, berasal dari pelabuhan perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Jateng, maupun pemda kabupaten/kota.
Untuk meningkatkan konsumsi ikan, DKP Jateng menyiapkan sejumlah strategi. Selain promosi melalui Central Java Fish Market, pemerintah juga memberikan fasilitasi sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat pesisir, pembinaan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, pendampingan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), serta rekomendasi SNI dan sertifikat uji mutu.
Endi menambahkan, DKP turut mendorong diversifikasi produk olahan ikan, promosi melalui e-commerce, serta sosialisasi regulasi bagi pelaku usaha perikanan.
“Pak Gubernur juga menunjukkan keberpihakan terhadap nelayan dan produk ikan, antara lain dengan rehabilitasi breakwater, pengerukan di muara sungai dan di depan dermaga, serta perbaikan dermaga pelabuhan dengan total anggaran Rp60 miliar pada 2025,” tuturnya.
Pemprov Jateng juga akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikelola BUMD agar nelayan lebih mudah mengakses BBM bersubsidi.
Selain itu, pemerintah menyiapkan asuransi bagi nelayan kecil dengan kuota sekitar 15 ribu peserta.
“Jika meninggal, menerima klaim Rp120 juta, cacat permanen maksimal Rp60 juta, dan biaya pengobatan maksimal Rp12 juta,” pungkas Endi. (Hms)
