Semarang, Lintasmuria.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menyiapkan sejumlah strategi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026. Upaya tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno, dalam Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 saat Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Semarang, kemarin.
“Peningkatan pendapatan akan kami lakukan dengan penanganan piutang pajak melalui door to door (pintu ke pintu), razia kepatuhan, dan mempermudah akses pembayaran pajak melalui aplikasi Sakpole, Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling serta BUMDes,” ujar Sumarno.
Selain memperkuat sektor perpajakan, Pemprov Jateng juga akan mendorong optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Sumarno, setiap BUMD dituntut mengembangkan model bisnis yang adaptif dan berdaya saing.
Ia menjelaskan sejumlah perbaikan performa BUMD yang telah berjalan. Salah satunya pembangunan Rest Area Tol Solo–Semarang KM 445B Tuntang, Kota Salatiga, yang dikelola PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Selain itu, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) juga sudah memulai operasional pabrik garam industri sejak Juni 2025 di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati.
“Pengembangan bisnis BUMD lainnya, juga seperti membangun greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk kebutuhan industri,” imbuhnya.
Secara fiskal, Pemprov Jateng menargetkan pendapatan daerah pada 2026 meningkat 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan lebih efisien dengan penurunan 2,79 persen. Adapun pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, terdiri dari penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar. (Hms)
