Rembang, Lintasmuria.com – Pengurangan anggaran Dana Desa tahun 2026 yang mencapai sekitar 70 persen berdampak pada sejumlah program prioritas di tingkat desa, termasuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak stunting. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyiapkan langkah sinergi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan program penanganan stunting tetap berjalan.
Isu ini mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Puskesmas Pancur, Rabu (25/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala desa se-Kecamatan Pancur, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), serta sejumlah organisasi masyarakat.
Kepala Puskesmas Pancur, dr. Trianovi Puspasari, menjelaskan bahwa selama ini PMT untuk pencegahan stunting dibiayai melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas. Sasaran program meliputi ibu hamil berisiko tinggi, anak dengan gizi buruk (wasting), anak dengan berat badan kurang (underweight), serta anak gagal tumbuh (weight faltering). Dana tersebut disalurkan dan dikelola oleh tim di tingkat desa.
“PMT stunting sebenarnya menjadi tanggung jawab desa dan diberikan selama tiga bulan. Namun ada keluhan terkait minimnya anggaran desa, sehingga kami berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan. Hasilnya, puskesmas akan bersinergi dan berkomunikasi dengan SPPG,” ujarnya.
Menurutnya, pada 2026 SPPG didorong memperluas cakupan layanan, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD (3B). Puskesmas akan mengusulkan agar kuota balita diprioritaskan bagi anak dengan kasus stunting.
“Balita stunting yang sebelumnya ditangani desa, nantinya bisa ditangani oleh SPPG. Sementara balita non-stunting untuk pencegahan tetap didukung dari BOK Puskesmas,” imbuhnya.
Di sisi lain, alokasi BOK Puskesmas Pancur pada 2026 meningkat signifikan, dari Rp250 juta pada 2025 menjadi rata-rata Rp500 juta. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung layanan kesehatan di 23 desa di Kecamatan Pancur.
Dengan peningkatan tersebut, pemberian PMT ditargetkan mulai April 2026, lebih awal dibandingkan tahun sebelumnya yang baru dimulai pada Agustus. Kenaikan anggaran juga memungkinkan penambahan jumlah sasaran penerima manfaat.
Sebagai gambaran, pada 2025 penerima PMT dari dana BOK Puskesmas Pancur mencapai 440 orang, terdiri atas 16 ibu hamil, 88 anak dengan gizi buruk, 81 anak berat badan kurang, dan 255 anak gagal tumbuh.
Sementara itu, Kepala Desa Pohlandak, Mundasir, menyampaikan bahwa sebelumnya Dana Desa juga dialokasikan untuk PMT anak stunting. Ia berharap kolaborasi dengan SPPG dapat menjadi solusi atas keterbatasan anggaran desa saat ini.
“Mudah-mudahan kebutuhan tetap tercukupi. Bagaimanapun, masalah kesehatan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah kabupaten atau desa saja,” tandasnya. (Hms)
