Blora, Lintasmuria.com – Komisaris PT Blora Patra Energi (BPE), Seno Margo Utomo, bersama sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Pemantau Keuangan Negara (MPKN) menggelar aksi di depan gedung DPRD Blora, Kamis (23/4/2026). Aksi tersebut menyoroti pelaksanaan kunjungan kerja (kunker) DPRD yang dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi.
Dalam aksi itu, Seno dan beberapa perwakilan massa diterima masuk untuk berdialog langsung dengan Ketua DPRD Blora, Mustopa. Pertemuan berlangsung tertutup tanpa dihadiri awak media.
Setelah pertemuan, Seno menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan kerja DPRD pada dasarnya sah secara aturan, termasuk adanya honor bagi narasumber. Meski demikian, ia menekankan pentingnya pelaksanaan yang proporsional dan tidak berlebihan.
“Kunker itu legal, seperti honor narasumber. Tapi ya secukupnya, jangan berlebihan dan tanpa perhitungan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pimpinan DPRD Blora menyatakan kesediaan untuk mengevaluasi kebijakan terkait kunjungan kerja, baik dari sisi anggaran maupun frekuensi pelaksanaan. Bahkan, menurutnya, DPRD membuka kemungkinan untuk menyampaikan permintaan maaf kepada publik jika kegiatan tersebut dinilai terlalu besar.
“Mereka akan mengevaluasi kebijakan kunker, termasuk seluruh kegiatan DPRD. Bulan April ini ada agenda Badan Musyawarah (Banmus) untuk menentukan langkah evaluasi,” katanya.
Seno menegaskan, kunjungan kerja seharusnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat, seperti mendorong investasi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sektor industri maupun migas.
Selain itu, ia juga menuntut adanya transparansi dalam pelaksanaan kunker. Menurutnya, DPRD tidak cukup hanya mempublikasikan jadwal dan lokasi, tetapi juga harus menyampaikan substansi serta hasil kegiatan kepada masyarakat.
“Supaya masyarakat bisa ikut memantau. Nanti akan kita tagih, bulan depan seperti apa hasil kunker mereka,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, menyatakan pihaknya menerima berbagai masukan yang disampaikan. Ia memastikan DPRD akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk memperjelas rincian setiap agenda kunjungan kerja.
“Tidak hanya jadwal dan lokasi, tapi juga harus ada tema-tema yang jelas dalam setiap kunjungan kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut, DPRD akan meminta Sekretariat DPRD menyusun kerangka kegiatan yang lebih komprehensif, sehingga setiap kunjungan kerja memiliki arah, tujuan, dan hasil yang terukur.
“Kami akan minta desain yang lebih utuh, tidak hanya judul kegiatan dan jadwal, tetapi juga tema yang diperjuangkan oleh anggota DPRD,” pungkasnya. (Red)
