Blora, Lintasmuria.com – Penonaktifan massal peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada 2026 secara nasional turut berdampak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ribuan warga diketahui mengalami perubahan status kepesertaan akibat penyesuaian data bantuan sosial pemerintah.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Blora dari Fraksi Partai Gerindra, Lanova Chandra Tirtaka, memastikan pihaknya siap mengawal aspirasi masyarakat agar persoalan PBI nonaktif segera mendapat solusi.
Chandra mengatakan, Fraksi Gerindra Blora telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial hingga BPJS Kesehatan Kabupaten Blora.
“Kita tahu ada masalah dalam penonaktifan PBI. Sejumlah masyarakat terdampak kami pastikan terbantu. Sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Blora,” kata Chandra.
Ia menegaskan, masyarakat kecil jangan sampai dirugikan akibat perubahan sistem pendataan penerima bantuan. Karena itu, pihaknya siap membawa persoalan tersebut hingga ke pemerintah pusat.
“Sudah kami urai, jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban. Fraksi Partai Gerindra Blora siap untuk menyampaikan aspirasi ini ke Kementerian Sosial. Kami juga menyiapkan beberapa langkah teknis untuk membantu dinas dalam percepatan validasi peserta PBI nonaktif,” lanjutnya.
Diketahui, penonaktifan peserta PBI terjadi akibat proses migrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam sistem baru tersebut, hanya masyarakat kategori desil 1 sampai desil 5 yang berhak menerima bantuan iuran BPJS.
Penetapan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar penentuan kelayakan penerima bantuan sosial. Perubahan klasifikasi desil dalam DTSEN inilah yang memengaruhi status kepesertaan sejumlah warga.
Berdasarkan data BPJS per 1 Mei 2026, tercatat sebanyak 93.785 peserta PBI di Blora berstatus nonaktif, sementara 372.577 peserta lainnya masih aktif. (Red)
