Blora, Lintasmuria.com – Sebanyak 55 titik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Blora resmi diluncurkan pada Sabtu (16/5/2026). Salah satu koperasi yang mulai beroperasi yakni KDMP Blungun di Kecamatan Jepon. Meski telah diresmikan, berbagai persoalan masih membayangi operasional koperasi tersebut, mulai dari keterbatasan fasilitas, belum jelasnya sistem penggajian pegawai, hingga biaya operasional yang sementara masih ditopang kepala desa.
Ketua KDMP Blungun, Mashur, mengatakan sejumlah produk kebutuhan masyarakat kini mulai mengisi etalase toko koperasi. Produk yang tersedia di antaranya susu Nestle dan Koko Krunch, beras SPHPP serta Minyakita dari Bulog, Royco dari Unilever, hingga sabun, mie instan, dan minuman jeli dari Winks dan Inaco.
Menurutnya, seluruh barang yang tersedia saat ini merupakan pasokan dari Agrinas dan akan terus ditambah secara bertahap.
“Barang mulai masuk sedikit demi sedikit. Yang ada sekarang kebutuhan pokok dan produk rumah tangga,” ujarnya.
Meski sudah diluncurkan, sistem operasional koperasi disebut masih belum matang. Hingga kini, pengelola belum mendapatkan kepastian terkait mekanisme penggajian pegawai. Nantinya, sistem kerja karyawan direncanakan menggunakan pola shift.
Saat ini terdapat enam orang yang membantu operasional koperasi, terdiri dari tiga pegawai laki-laki dan dua perempuan, sementara satu pegawai lainnya masih dalam tahap penyesuaian tugas.
Selain itu, fasilitas penunjang di koperasi juga masih terbatas. KDMP Blungun bahkan belum memiliki CCTV untuk mendukung pengawasan toko.
“Fasilitas memang masih kurang. CCTV belum ada,” kata Mashur.
Layanan kesehatan yang disiapkan koperasi pun belum dapat berjalan optimal. Meski ruang dan fasilitas telah tersedia, tenaga kesehatan yang akan ditempatkan hingga kini belum ada.
“Fasilitas kesehatan sebenarnya sudah siap dipakai, tapi tenaga pengisinya belum ada,” jelasnya.
Ke depan, koperasi juga berencana membuka layanan distribusi pupuk urea dan LPG 3 kilogram. Namun pengelola masih menunggu arahan mengenai mekanisme penyalurannya.
“Pupuk dan LPG nanti menyusul. Mekanisme penyalurannya kami juga masih menunggu petunjuk,” tuturnya.
Ironisnya, kebutuhan operasional dasar seperti pembayaran token listrik sementara masih dibantu menggunakan uang pribadi kepala desa.
“Sementara untuk operasional seperti isi listrik masih dibantu Pak Lurah,” ungkapnya.
Di sisi lain, para pegawai koperasi juga mengaku masih kebingungan mengenai sistem kerja dan kepastian kesejahteraan mereka setelah launching dilakukan.
Salah satu karyawan KDMP Blungun, Ahmad Ryanto, mengatakan dirinya bersama pegawai lain sebelumnya telah mengikuti pelatihan selama dua hari di Boyolali. Namun pelatihan tersebut belum memberikan jawaban terkait persoalan teknis operasional maupun kepastian gaji.
“Kemarin waktu pelatihan saya sempat tanya ke orang Agrinas soal sistem dan gaji, tapi mereka juga belum tahu,” katanya.
Menurut Ahmad, hingga kini belum ada penjelasan rinci mengenai pola kerja maupun hak yang akan diterima pegawai koperasi.
“Sampai sekarang kami masih bingung,” pungkasnya. (Syae)
