Pati, Lintasmuria.com – Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di Pati bakal sowan ke Kementerian Koperasi dalam rangka membangkitkan kembali sektor KUD yang saat ini lesu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Forum Komunikasi KUD Kabupaten Pati, Hardi, Kamis (10/7/2025) dalam pertemuan bersama pengurus KUD di Kantor Dinas Koperasi Pati.
Hardi mengaku sudah komunikasi dengan Wakil Menteri Koperasi untuk mengatasi masalah ini. Nantinya dirinya akan mengajak sejumlah pengurus KUD untuk berangkat ke Jakarta untuk mempertanyakan nasib KUD yang saat ini kurang eksis.
Termasuk mempertanyakan pelunasan hutang kelompok tani kepada KUD yang dijanjikan lunas oleh Presiden Prabowo.
“Nanti kita bersama-sama ke jakarta menemui pak Menteri Koperasi, kita pertanyakan bagaimana nasib KUD. Serta mempertanyakan pelunasan hutang kelompok tani kepada KUD yang dijanjikan oleh bapak presiden,” ungkap Hardi yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati.
Sebagai ketua KUD di Pati, Hardi juga menyampaikan permohonan maaf karena hilangnya eksistensi KUD merupakan tanggungjawab pihaknya sebagai pengurus.
“Memang sudah tidak berjalan, apa itu kesalahan saya atau bagaimana mohon dievaluasi. Perlu diketahui, KUD sekarang tidak seperti yang dulu. Kalau dulu sangat banyak untuk penyaluran pupuk, beras, dan banyak lagi program dari pemerintah, saat itu memang jaya,” tandasnya.
“KUD ini mandiri tanpa didukung program dari pemerintah. Kenapa sekarang jalan ditempat, karena program pemerintah tidak ada,” kata Hardi yang juga Wakil Ketua I DPRD Pati, Kamis (10/7/2025).
Disamping kurangnya perhatian dari pemerintah, Hardi menyebut banyaknya perputaran uang yang diperuntukan untuk masyarakat khususnya petani yang belum diselesaikan menjadi persoalan lain yang membuat keuangan KUD tersendat.
Sebagai politikus dari Partai Gerinda, Hardi mengaku sudah komunikasi dengan Wakilenteri Koperasi untuk mengatasi masalah ini. Apalagi ada program pembebasan hutang para petani di KUD yang akan dibebaskan oleh Presiden Prabowo.
Apalagi kita masih punya hutang KUD, akan tetapi pinjaman itu tidak mengendap di KUD, akan tetapi pinjaman tersebut di kelompok tani. Hutang-hutang petani mau dibebaskan tidak usah bayar, akan tetapi belum jelas bagi KUD, apakah kita tinggal diam atau kita urus agar benar-benar hutang KUD akan dihapuskan. Ini perlu kita pikirkan bersama,” tambahnya.
Sebagai ketua KUD di Pati, Hardi juga menyampaikan permohonan maaf karena hilangnya eksistensi KUD merupakan tanggungjawab pihaknya sebagai pengurus.
“Memang sudah tidak berjalan, apa itu kesalahan saya atau bagaimana mohon dievaluasi. Perlu diketahui, KUD sekarang tidak seperti yang dulu. Kalau dulu sangat banyak untuk penyaluran pupuk, beras, dan banyak lagi program dari pemerintah, saat itu memang jaya,” tandasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Pati, Siti Subiati, bakal menyampaikan permasalahan KUD kepada Bupati Sudewo. Menurutnya, meskipun Pemkab Pati sedang gencar dalam menggaungkan Koperasi Desa Merah Putih, keberadaan KUD tetap akan menjadi perhatian dari pemerintah untuk kembali eksis di masyarakat.
“Kalau solusi belum seperti yang diharapkan, kita tampung dan kita konsultasikan dengan pimpinan kami,” tutupnya. (red)
