Blora, Lintasmuria.com – Lahan SDN 4 Balun yang sebelumnya direncanakan sebagai titik pertama pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora akhirnya batal digunakan. Hal ini karena tidak memenuhi ketentuan luas lahan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Lahan SDN 4 Balun hanya seluas lima hektare, sementara ketentuan dari pemerintah pusat mengharuskan minimal tujuh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora saat ini tengah melakukan verifikasi ulang terhadap beberapa lokasi lain yang berpotensi untuk dijadikan titik baru pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam keterangannya, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan bahwa titik lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang semula direncanakan di SDN 4 Balun, Kecamatan Cepu, harus dipindahkan.
“Memang nanti dipindah. Lahannya yang di SDN 4 Balun masih kurang sesuai yang direncanakan. Yang dibutuhkan tujuh hektare. Sedangkan, di Balun itu lima hektare saja,” jelasnya dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa proses pemindahan ini akan dilakukan dengan segera mengingat tahun ajaran 2025/2026 sudah semakin dekat. Menurutnya, titik lokasinya tidak jauh dari lokasi sebelumnya.
“Sepertinya lokasi titiknya nanti tidak jauh dari Balun juga. Sekitaran PDAM,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati Arief juga menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari jenjang SMA dengan satu rombongan belajar (rombel).
“Pertama ini SMA dulu. Nanti menyusul dari SD sampai SMP,” ujarnya, menegaskan bahwa pengembangan sekolah ini akan berlangsung secara bertingkat sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan fasilitas.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, juga mengakui adanya pemindahan lokasi karena luas lahan yang tersedia saat ini masih kurang memadai.
“Iya, memang kurang luas. Seharusnya tujuh hektare. Sudah kami cek beberapa tempat masih belum ketemu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa beberapa titik seperti Jepon dan Balun di Kecamatan Cepu sudah dilakukan pengecekan, namun luas lahan yang ditemukan masih berkisar lima hektare, sehingga belum memenuhi persyaratan.
“Kami segerakan cari titik baru untuk pembangunan. Sebab, Juni ini ditarget sudah bisa masa penerimaan siswa baru di Sekolah Rakyat itu,” tambahnya dengan optimis. (Red)
