Kendal, Lintasmuria.com – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Bandengan, Kecamatan/Kabupaten Kendal memicu penolakan dari warga setempat. Kekhawatiran utama warga adalah dampak negatif yang akan timbul akibat penggunaan lahan seluas 8,5 hektar yang saat ini berfungsi sebagai penampung air rob dan hujan.
Ketua RW 01 Kelurahan Bandengan, Zaenal Arifin, menyampaikan penolakannya dalam rapat koordinasi RT dan RW yang digelar di Balai Kelurahan Bandengan, Kamis (12/6/2025). Menurut Zaenal, lahan tersebut sangat penting untuk menahan air agar wilayah selatan Bandengan tidak semakin terdampak rob.
“Saat ini wilayah selatan Kelurahan Bandengan tidak begitu besar pengaruh rob-nya, karena ada lahan penampungan air. Jika lahan tersebut diurug, maka bisa dipastikan area rob akan bertambah. Untuk itu kami atas nama warga menolak,” ujarnya tegas.
Zaenal juga meminta agar sebelum pembangunan dilakukan, dilakukan kajian mendalam terkait dampak lingkungan, baik positif maupun negatif.
“Di lokasi yang beberapa waktu lalu dikunjungi Kementerian Sosial dan Bupati Kendal memang banyak genangan air, dan itu memang fungsi dari lahan tersebut menampung air,” tambahnya.
Menanggapi penolakan warga, Sekretaris Kelurahan Bandengan, Inayatun, menjelaskan bahwa lahan tersebut bukan milik kelurahan, melainkan milik Pemerintah Kabupaten Kendal.
“Kalau warga menolak, silakan mengajukan surat penolakan. Nanti akan kami sampaikan ke bagian aset,” katanya.
Sementara itu, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengaku belum menerima laporan resmi mengenai penolakan warga. “Nanti akan segera kami tindaklanjuti jika sudah ada laporannya,” ujarnya pada Jumat (13/6/2025).
Bupati Dyah menjelaskan, lahan tersebut dipilih karena luasnya sesuai dengan persyaratan Kementerian Sosial.
“Lahan lain yang kami miliki tersebar-pencar sehingga tidak memenuhi syarat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di daerah rawan rob akan menggunakan teknologi khusus untuk mengatasi risiko bencana. Selain itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan lebih lanjut. (Red)
