Surakarta, Lintasmuria.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menghadiri acara groundbreaking pembangunan 24 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Polres jajaran Polda Jateng pada Rabu (25/6/2025) di Kompleks Polresta Surakarta. Pembangunan ini bertujuan mengakselerasi pemenuhan kebutuhan dapur makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jawa Tengah.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pembangunan dapur SPPG ini mendukung program MBG yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia berharap puluhan SPPG yang dibangun di 24 Polres tersebut selesai dalam waktu tiga bulan dan dapat memberikan manfaat bagi 90.717 orang.
“Hari ini yang ikut ada 24 Polres, dan bisa memberikan manfaat bagi 90.717 orang,” ujarnya seusai acara groundbreaking.
Kapolri juga menjelaskan, setelah tahap awal ini, akan dilakukan evaluasi dan jika hasilnya baik, tiap Polres bisa memiliki 2-3 SPPG.
“Kalau hasil baik akan kita lipat gandakan sesuai dengan kesiapan infrastrukturnya, khususnya lahan,” tambahnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Jateng yang sudah membentuk satuan tugas (Satgas) MBG yang akan bekerja sama dengan satgas Polri untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak mulai dari TK hingga SMA sebagai persiapan sumber daya manusia menghadapi Indonesia Emas 2045.
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa hingga 24 Juni 2025, Jawa Tengah telah memiliki sekitar 237 SPPG yang terdiri dari SPPG Khusus (TNI), SPPG Ponpes, dan SPPG Mandiri (mitra). Namun, kebutuhan total dapur MBG di provinsi ini mencapai sekitar 3.000 titik. Program MBG sendiri sudah menjangkau sekitar 9 juta penerima manfaat, termasuk pelajar TK hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak stunting.
Pemprov Jateng juga mengupayakan pembangunan SPPG di 134 titik lahan aset pemkab/pemkot dan pemprov, serta mengusulkan dua lokasi tambahan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yakni Kepulauan Karimunjawa-Kabupaten Jepara dan Kampung Laut-Kabupaten Cilacap. Selain itu, terdapat 183 koperasi dan 106 UKM yang siap menjadi supplier bahan baku SPPG, serta 221 Bumdes yang mendukung ketersediaan bahan baku, yang akan diverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Gubernur menegaskan, Satgas MBG di Jawa Tengah melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Polri, swasta, dan mitra mandiri. “Kita keroyok bareng,” ujarnya. (Hms)
