Semarang, Lintasmuria.com – Fenomena kekurangan murid di sejumlah Sekolah Dasar (SD) di Jawa Tengah mencuri perhatian publik, tak terkecuali Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. Dalam wawancara beberapa waktu lalu, Saleh menyebut fakta bahwa banyak SD mengalami penurunan jumlah siswa, bahkan ada yang tidak kebagian murid sama sekali, menjadi sebuah tantangan serius bagi dunia pendidikan di provinsi ini.
Saleh mengungkapkan bahwa kondisi ini muncul karena berbagai faktor: mulai dari penurunan angka kelahiran, urbanisasi, hingga persaingan dengan sekolah swasta.
“Kita tidak bisa menutup mata, data menunjukkan tren penurunan siswa terjadi di banyak wilayah, terutama di desa dan pinggiran kota,” ujarnya.
Menurut Saleh, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah nyata untuk memetakan jumlah siswa dan memproyeksikan kebutuhan sekolah di masa depan.
“Perlu ada pemetaan data yang akurat, sehingga kita tahu di mana ada kelebihan atau kekurangan murid. Dengan data itu, kita bisa merancang kebijakan yang tepat, misalnya penggabungan sekolah (regrouping), relokasi SD, atau penyesuaian jumlah guru,” jelas Saleh.
Ia menambahkan, pemetaan ini tidak boleh dilakukan sesaat menjelang tahun ajaran baru, tetapi harus menjadi bagian dari program jangka panjang. Saleh mencontohkan, di wilayah dengan angka kelahiran rendah, pembangunan sekolah baru bisa ditunda, sementara di daerah padat penduduk, penambahan ruang kelas tetap harus diupayakan.
Selain mendorong peran pemerintah, Saleh juga meminta peran serta sekolah swasta dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di Jawa Tengah.
“Kolaborasi dengan swasta merupakan solusi yang sangat mungkin, namun tetap harus ada pengawasan dan dukungan dari pemerintah, terutama dalam hal kualitas pendidikan,” tegasnya.
Ia juga mendorong munculnya gerakan sosial untuk mendukung anak-anak kurang mampu agar tetap bisa bersekolah. Saleh mencontohkan program bantuan seragam dan sepatu dari Fraksi Golkar DPRD Jateng sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi.
Saleh mengusulkan agar pemerintah daerah secara berkala mengevaluasi jumlah dan distribusi sekolah di seluruh daerah.
“Jangan sampai ada sekolah berlebihan di satu tempat, sementara di daerah lain sekolahnya justru terlalu sedikit,” katanya.
Ia menilai, penataan kembali distribusi sekolah harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari dinas pendidikan, kepala daerah, hingga tokoh masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengelolaan sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Mohammad Saleh menegaskan komitmennya untuk mendorong pendidikan inklusif di Jawa Tengah.
“Setiap anak, di mana pun tinggalnya, berhak mendapatkan pendidikan layak. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bersama-sama memastikan hal itu. SD-SD di Jateng seharusnya tidak kekurangan murid, karena semua anak bisa dan harus bersekolah,” pungkasnya. (Adv)
