DPRD Blora Klarifikasi Pernyataan soal TNI di Program MBG, Dewan Pers Prihatin Pejabat Sering Salahkan Media

Anggota DPRD Kabupaten Blora, Subroto. (Istimewa)

Blora, Lintasmuria.com – Anggota DPRD Kabupaten Blora, mengklarifikasi pernyataannya terkait keterlibatan TNI dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat memicu polemik.

“Itu karena kecerobohan kami, karena kami tidak paham undang-undang TNI. Dalam pikiran kami, TNI pasti banyak bicara perang. Itu karena pancingan dari njenengan semuanya (awak media),” ujar Subroto di Blora, Kamis (25/9/2025).

Sebelumnya, Subroto menyebut tugas TNI adalah perang, bukan mengurusi makanan, termasuk program MBG. Namun, dalam rekaman video audiensi dengan Korwil SPPG Blora, pernyataan itu terlontar spontan tanpa pertanyaan dari wartawan. Dalam video tersebut, ia juga menyinggung Kodim dan Koramil yang menurutnya tidak seharusnya dilibatkan dalam program tersebut.

Ketua DPRD Blora, Mustofa, menegaskan persoalan ini sudah dianggap selesai.

“Alhamdulillah, sudah clear semuanya. Semoga Blora tetap kondusif, cinta damai, dan komunikasi ke depan lebih baik,” ujarnya.

Selain pernyataan Subroto, program MBG juga mendapat sorotan terkait perjanjian kerja sama antara sekolah penerima manfaat dan Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG). Dua poin yang dipersoalkan adalah kewajiban mengganti rugi Rp80 ribu untuk alat makan yang hilang atau rusak, serta komitmen menjaga kerahasiaan jika terjadi insiden luar biasa seperti keracunan.

Korwil SPPG Blora, Artika Diannita, menegaskan klausul tersebut bukan untuk menutup-nutupi informasi.

“Bukan merahasiakan, tapi langsung melaporkan ke SPPG, kemudian diteruskan ke pelayanan kesehatan. Kalau ada kejadian luar biasa tetap ditangani, jadi bukan disembunyikan,” jelasnya.

Menurutnya, aturan itu berlaku nasional dan sudah direvisi, meski belum semua sekolah menerima dokumen terbaru.

Menanggapi kecenderungan pejabat yang kerap menyalahkan media atas kegaduhan, Dewan Pers memberikan catatan. Ahli Pers Dewan Pers, Jayanto Arus Adi, menyatakan keprihatinannya.

“Kalau mengatakan wartawan sebagai biang kegaduhan, nah kalau pejabat mempunyai sikap semacam itu ya saya kok prihatin,” ujarnya dalam Diskusi Forum Jaringan Media Siber Blora (FJMSB). (red)

Exit mobile version