Jepara, Lintasmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara masih menghadapi persoalan serius di sektor perumahan, terutama terkait backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, khususnya dalam program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jepara, Moh Eko Udyyono, mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru tahun 2026, jumlah backlog perumahan di Jepara mencapai 34.347 unit. Angka tersebut terdiri atas 24.088 unit backlog kelayakan dan 10.259 unit backlog kepemilikan.
Selain itu, pihaknya juga mencatat total RTLH di Jepara mencapai 9.191 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.906 unit masih belum tertangani hingga saat ini.
Eko menjelaskan, keterbatasan ruang fiskal membuat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Jepara untuk penanganan RTLH relatif kecil. Pada tahun 2026, anggaran yang disiapkan sebesar Rp580 juta hanya mampu menjangkau 29 unit rumah.
“Penganggaran dari APBD memang terbatas, sehingga belum bisa maksimal dalam menangani RTLH,” ujarnya, dikutip dari Murianews, Kamis (16/4/2026).
Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya Pemkab Jepara mampu memperbaiki 91 unit RTLH melalui APBD. Sementara tahun ini, pemerintah daerah menargetkan total penanganan bisa mencapai 500 unit dengan dukungan berbagai sumber pembiayaan.
Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemkab Jepara mengandalkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tahun ini, sebanyak 445 unit RTLH diusulkan mendapat bantuan dari Baznas, 4.400 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat, serta 360 unit melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digagas Gerakan Pemuda Ansor Jepara.
Selain itu, sebanyak 425 unit RTLH juga diajukan untuk mendapatkan bantuan dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Namun, menurut Eko, terdapat informasi adanya pengurangan kuota dari usulan tersebut, meski jumlah pastinya belum diketahui.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, Eko tetap optimistis permasalahan RTLH di Jepara dapat dituntaskan secara bertahap dalam lima tahun masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati saat ini. (Red)
