Blora, Lintasmuria.com – Program Bantuan Perumahan Berbasis Swadaya (BPBS) di Kabupaten Blora mulai direalisasikan. Sebanyak 1.450 rumah tidak layak huni masuk dalam tahap pertama penerima bantuan yang bersumber dari APBN tahun 2026.
Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora, Denny Adhiharta Setiawan mengatakan, jumlah penerima masih akan bertambah karena pemerintah kembali mendapatkan kuota tahap kedua sebanyak 433 unit rumah.
“Untuk tahap pertama ada 1.450 penerima bantuan. Nanti masih ada tambahan tahap kedua sebanyak 433 unit,” kata Denny.
Ia menjelaskan, Kecamatan Ngawen menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak. Sementara Kecamatan Bogorejo tahun ini tidak memperoleh alokasi bantuan.
Menurutnya, hal itu kemungkinan karena tidak adanya usulan dari wilayah tersebut.
“Kalau Ngawen kurang lebih sekitar 500 penerima. Untuk Bogorejo kemungkinan karena tidak ada pengusulan,” ujarnya.
Setiap penerima bantuan memperoleh anggaran sebesar Rp20 juta. Namun dana tersebut tidak diberikan secara tunai kepada warga, melainkan diwujudkan dalam bentuk material bangunan dan biaya tukang.
Denny merinci, sebesar Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan sisanya digunakan untuk ongkos pekerja.
“Bantuannya bukan uang cash, tetapi langsung berupa material bangunan,” tegasnya.
Pelaksanaan program dilakukan secara berkelompok di masing-masing desa. Nantinya akan dibentuk ketua kelompok yang bertugas mengatur kebutuhan material sekaligus mengoordinasikan proses pembangunan rumah.
Ketua kelompok juga akan bekerja sama dengan toko bangunan setempat untuk memenuhi kebutuhan renovasi rumah penerima bantuan.
Skema tersebut dipilih agar masyarakat penerima, terutama kalangan lanjut usia, tidak kesulitan mengurus pembelian material sendiri.
“Karena banyak penerimanya mbah-mbah dan ibu-ibu, jadi tidak mungkin harus bolak-balik membeli kebutuhan bangunan sendiri,” jelas Denny.
Saat ini, pemerintah masih menunggu kesiapan tenaga pendamping dari kementerian yang nantinya akan mendampingi pelaksanaan program hingga tingkat desa.
Meski begitu, program bedah rumah tersebut diyakini mampu menggerakkan perekonomian desa. Sebab, material bangunan dibeli dari toko lokal dan tenaga kerja berasal dari warga sekitar.
“Perputaran ekonomi desa ikut berjalan karena tukangnya juga dari lingkungan setempat,” katanya.
Selain memperbaiki kualitas hunian warga, program itu juga diperkirakan kembali menghidupkan budaya gotong royong di masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. (Syae)
