Rembang, Lintasmuria.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus memperkuat upaya menghadapi musim kemarau dengan mengembangkan program embung partisipatif. Hingga awal Juli 2026, Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang telah menerima 21 usulan pembangunan embung dari kelompok tani di sejumlah kecamatan.
Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengatakan usulan yang masuk memiliki luasan embung yang beragam. Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan seluruh kelompok tani pengusul guna menyamakan persepsi terkait ketentuan teknis pelaksanaan program.
“Ini sudah masuk 21 usulan dengan luasan yang beragam. Ada yang minta luas sekali, ada yang kecil sekali. Minggu depan rencananya akan kita kumpulkan kelompok untuk menyamakan persepsi,” ujarnya, Jumat (3/7).
Agus menjelaskan, pemerintah menetapkan ukuran standar embung sekitar 15 x 20 meter. Kelompok tani yang mengusulkan embung dengan ukuran lebih kecil dapat membaginya menjadi dua titik, sedangkan kelompok yang menginginkan embung lebih besar diharapkan ikut berpartisipasi melalui swadaya untuk menambah biaya sewa alat berat.
“Rencana kami hanya menyiapkan fasilitas embung untuk ukuran yang sudah ditentukan. Kalau lebih kecil boleh jadi dua titik, kalau lebih besar kelompok bisa berpartisipasi menambah biaya sewa bego sendiri,” jelasnya.
Usulan pembangunan embung berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Rembang, di antaranya Kecamatan Sumber, Kaliori, dan Kecamatan Rembang. Menurut Agus, tingginya jumlah usulan menunjukkan besarnya kebutuhan petani terhadap sumber air untuk menjaga produktivitas lahan saat musim kemarau.
Setelah seluruh kelompok tani menyepakati ketentuan teknis, Dintanpan akan segera mengontrak penyedia jasa ekskavator untuk memulai pembangunan embung di lapangan.
“Setelah kelompok sepakat dengan ketentuan teknis kami, segera kontrak penyedia sewa bego atau ekskavator, kemudian langsung mulai pekerjaan lapangan. Target kami pertengahan Juli atau paling lambat akhir Juli sudah di lapangan,” katanya.
Program embung partisipatif tahun ini didukung anggaran sebesar Rp250 juta. Agus menilai pola partisipatif mampu menghasilkan kapasitas tampung air yang jauh lebih besar dibanding pembangunan embung secara konvensional.
“Anggarannya Rp250 juta total. Kami hitung bisa untuk kurang lebih 10.000 meter kubik volume tampung. Sementara kalau membangun embung biasa dengan anggaran sekitar Rp200 juta, kapasitasnya hanya sekitar 1.500 meter kubik. Jadi kapasitas tampung yang dihasilkan bisa hampir tujuh kali lipat,” terangnya.
Ia menambahkan, kesempatan mengajukan usulan masih terbuka. Jika ada kelompok tani yang mengundurkan diri karena tidak mampu memenuhi ketentuan teknis, usulan tersebut akan digantikan oleh kelompok lain yang masuk daftar tunggu.
“Kalau nanti ada kelompok yang tidak siap dengan volume yang kami tentukan sehingga tidak jadi berjalan, bisa diganti kelompok lain. Jadi kalau ada yang ingin mengusulkan tetap boleh, nanti kita masukkan waiting list,” pungkasnya. (Red)
