Blora, Lintasmuria.com – Koordinasi antara Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Blora dengan Koordinator Wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Blora menjadi sorotan. Ketua Satgas MBG Blora, Sri Setyorini, mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Korwil SPPG, Artika Diannita, terutama saat muncul persoalan di lapangan.
Keluhan itu disampaikan Sri usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga SPPG milik Yayasan Tirto Mirah Asih yang mendapat catatan merah terkait instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Menurut Sri yang juga Wakil Bupati Blora, kehadiran Korwil SPPG sangat dibutuhkan ketika sidak berlangsung agar permasalahan dapat segera dibahas dan dicarikan solusi bersama.
“Iya memang benar Korwil tidak hadir saat ada masalah SPPG,” kata Sri.
Ia menjelaskan, saat sidak berlangsung dirinya sempat mencoba menghubungi Artika Diannita melalui telepon. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena panggilan tidak tersambung.
“Kita bisa langsung diskusi bersama. Yang saya lakukan saat ketidakhadirannya ya saya telepon,” ujarnya.
Sri mengatakan Satgas MBG selama ini juga telah beberapa kali memberikan masukan kepada Korwil SPPG agar lebih aktif memantau kondisi operasional SPPG di lapangan.
“Kami selaku Satgas selalu memberi masukan agar korwil melakukan pemantauan keberadaan SPPG yang ada di lapangan,” tambahnya.
Kekecewaan Sri juga sempat terlihat saat sidak berlangsung. Ia mengaku heran karena nomor telepon Korwil SPPG sulit dihubungi.
“Ini Artika tak telepon yo gak iso (tidak bisa). Nanti coba saya telepon lagi,” katanya.
Tak hanya itu, Sri menilai berbagai saran yang telah disampaikan kepada Korwil SPPG selama ini belum mendapat tindak lanjut yang jelas.
“Korwile tak kandani yo gak tau bersikap (Korwil saya kasih masukan tidak pernah bersikap),” ungkapnya.
Sorotan terhadap kinerja Korwil SPPG juga datang dari wartawan Eko Wicaksono. Ia menilai persoalan dalam pelaksanaan program MBG di Blora kerap ramai diperbincangkan publik terlebih dahulu sebelum ada penjelasan dari pihak terkait.
“Kalau Korwil SPPG itu kompeten dia bisa komunikasi dengan publik. Tapi faktanya program MBG di Blora terkesan dijalankan orang yang inkompeten,” ujarnya. (Syae)
