Blora, Lintasmuria.com – Plang proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, sempat menimbulkan kebingungan karena mencantumkan nilai anggaran sebesar Rp 332 miliar. Ternyata nilai anggaran yang tercantum dalam plang tersebut keliru.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi ke Kementerian Pekerjaan Umum terkait anggaran yang tertera tersebut. Ia mengaku kaget dengan besarnya nilai anggaran itu.
“Setelah konfirmasi ke PU, ternyata itu untuk 63 titik,” ujarnya.
Karena itu, plang tersebut segera diperbaiki. Luluk meminta agar Kementerian PU mencantumkan secara jelas titik-titik pembangunan sekolah rakyat secara keseluruhan agar tidak menimbulkan multi tafsir dan kekeliruan.
“Itu anggaran untuk seluruh Indonesia tahap 1 ini. Bukan hanya di Balun saja,” jelasnya.
Menurut Luluk, untuk tahap 1 di Provinsi Jawa Tengah hanya ada dua kabupaten yang mendapatkan anggaran pembangunan sekolah rakyat, yaitu Blora dan Magelang.
“Jateng tahap 1 hanya Blora dan megalang. Ini nanti untuk jenjang SMA. Dua rombel,” tambahnya.
Diketahui, proyek renovasi sekolah rakyat tahap 1 dikerjakan oleh penyedia jasa Nindya – Adhi KSO, dengan masa kontrak 60 hari kalender yang dimulai pada 10 Mei 2025 dan bersumber dari anggaran APBN 2025.
Proyek pembangunan ini memanfaatkan bekas bangunan SDN 4 Balun yang sudah tidak terpakai. Renovasi meliputi peninggian lantai kelas dan lapangan upacara untuk mengantisipasi banjir, serta perbaikan fasilitas seperti laboratorium, kamar mandi, tempat ibadah, ruang makan, dan ruang guru.
Namun, setelah berjalannya pembangunan, akhirnya lahan SDN 4 Balun batal digunakan untuk Sekolah Rakyat. Hal ini karena tidak memenuhi ketentuan luas lahan yang ditetapkan pemerintah pusat.
Lahan SDN 4 Balun hanya seluas lima hektare, sementara ketentuan dari pemerintah pusat mengharuskan minimal tujuh hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora saat ini tengah melakukan verifikasi ulang terhadap beberapa lokasi lain yang berpotensi untuk dijadikan titik baru pembangunan Sekolah Rakyat. (Red)
