Blora, Lintasmuria.com – Bupati Blora, Arief Rohman, menyatakan bahwa Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 membuka peluang besar untuk melegalkan ratusan sumur minyak rakyat yang selama ini berstatus ilegal di Kabupaten Blora. Menurutnya, regulasi ini menjadi angin segar bagi daerah yang memiliki banyak sumur minyak tradisional seperti Blora.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Blora tengah melakukan proses identifikasi terhadap keberadaan sumur rakyat tersebut.
“Pemkab Blora sekarang masih proses identifikasi. Setelah itu kita akan ajukan ke Gubernur dan ke Menteri untuk mendapatkan persetujuan,” ujar Arief Rohman, baru-baru ini.
Bupati Arief menyebutkan terdapat ratusan sumur rakyat tersebar di wilayah Blora yang potensial untuk dikelola secara legal. Ia berharap legalisasi ini tidak hanya menertibkan pengelolaan sumur minyak, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi daerah dan masyarakat.
“Dengan adanya ratusan sumur di Blora, saya berharap yang semula ilegal bisa jadi legal. Dan lifthing bisa membantu untuk penyerapan ribuan tenaga kerja serta meningkatkan PAD,” katanya.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemkab Blora akan membuka ruang partisipasi publik dengan menerima masukan dari masyarakat dan kepala desa, khususnya di desa-desa yang memiliki sumur rakyat. Data hasil identifikasi nantinya akan dikaji bersama SKK Migas, Pertamina, dan BUMD, dengan kemungkinan pengelolaan melalui koperasi atau BUMD.
“Nanti akan kita tentukan seperti apa itu,” tambah Arief.
Pengalaman Blora dalam mengelola sumur tua melalui BUMD menjadi modal penting dalam proses ini. Arief optimistis, dengan koordinasi yang solid antara pemerintah dan pemangku kepentingan, pemanfaatan sumur rakyat sesuai Permen ESDM terbaru akan berdampak positif pada perekonomian daerah.
“Kita memiliki pengalaman ketika BUMD mengelola sumur tua. Saya kira dengan koordinasi stakeholder, semoga ada dampak positif untuk perekonomian di Blora,” tutupnya. (Red)
