Pati, Lintasmuria.com – Bupati Pati, Sudewo, menegaskan polemik penerapan kebijakan lima hari sekolah yang menuai protes masyarakat terjadi akibat kelalaian Dinas Pendidikan Pati. Ia menyebut, masukan penting dari PCNU Pati agar kebijakan tersebut tidak mengganggu kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) ternyata diabaikan.
Dalam pernyataannya, Sudewo terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada PCNU Pati beserta seluruh jajarannya yang telah membantu meredakan situasi dan menjaga kondusifitas, terutama menjelang rencana aksi pada 13 Agustus 2025.
Ia juga meluruskan kesalahpahaman terkait pernyataannya yang dianggap menyebut PCNU mendukung lima hari sekolah. Menurutnya, sejak awal ia sudah meminta masukan PCNU mengenai rencana tersebut, dengan syarat tidak mengganggu aktivitas TPQ dan Madin.
“PCNU lalu memberi saran agar Dinas Pendidikan menindaklanjutinya bersama pihak terkait, termasuk perguruan tinggi IPMAFA. Saya perintahkan PLT Disdik untuk menindaklanjuti. Saat saya tanya sebelum menandatangani SK, PLT bilang sudah sesuai masukan PCNU dan tidak mengganggu TPQ maupun Madin, maka saya tandatangani,” kata Sudewo, Senin (11/8/2025).
Namun, kenyataannya berbanding terbalik. Masukan PCNU tidak diakomodasi, sehingga penerapan lima hari sekolah justru mengganggu kegiatan TPQ dan Madin. Bahkan, di beberapa sekolah yang tidak memiliki masjid, siswa terpaksa melaksanakan salat Jumat di sekolah.
“Saya kaget setelah ditelepon langsung Ketua PCNU Pati, Pak Yusuf Hasim. Ternyata masukan mereka tidak dilaksanakan. Saya langsung tegur PLT Disdik, kenapa tidak bicara apa adanya,” tegasnya.
Mengetahui hal tersebut, Sudewo segera mengambil langkah korektif dengan mengembalikan kebijakan menjadi enam hari sekolah. Ia menegaskan, seluruh kesalahan berada pada Dinas Pendidikan yang dinilai lalai menjalankan arahan. (red)
