Blora, Lintasmuria.com – Kecamatan Cepu kembali dilanda banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora pun mengambil langkah penanganan dengan menurunkan enam alat berat serta mengusulkan pembangunan embung baru.
Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, mengatakan banjir di Cepu bukan hal baru. Namun, ke depan diperlukan solusi jangka panjang agar permasalahan tidak terus berulang.
“Kita tidak perlu kaget dengan banjir di Cepu. Yang terpenting ke depan adalah menyiapkan lahan agar bisa mendapatkan bantuan dari pusat maupun provinsi untuk pembangunan embung,” jelasnya.
Menurutnya, salah satu penyebab utama banjir adalah ketidakseimbangan antara debit air yang masuk dan kapasitas tampung yang tersedia. Karena itu, pembangunan embung dinilai menjadi solusi yang tepat.
Saat ini, Pemkab Blora telah menurunkan enam ekskavator untuk membantu penanganan banjir. Selain itu, pemerintah daerah juga akan berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dalam program penanganan jangka menengah.
“Nantinya bersama BBWS akan ada program rutin, baik di musim kemarau maupun penghujan, untuk pembersihan sedimentasi,” ungkapnya.
Pemkab Blora juga berencana menyiapkan lahan khusus untuk pembangunan embung guna mengurangi risiko banjir di wilayah Cepu.
Sementara itu, Camat Cepu, Endah Ekawati, menyebutkan terdapat lima kelurahan yang terdampak banjir, yakni Kelurahan Tambakromo, Balun, Cepu, Ngelo, dan Karangboyo.
Selain permukiman warga, sejumlah fasilitas umum juga terdampak, di antaranya Taman Tukbuntung, Terminal Cepu Tipe A, dan Taman Seribu Lampu. Banjir kali ini disebut sebagai salah satu yang terluas.
Endah menambahkan, pihaknya telah mengajukan bantuan ke BPBD, Dinas Sosial, dan BBWS. Ia menjelaskan, banjir dipicu oleh tingginya curah hujan serta kapasitas embung yang ada tidak mampu menampung debit air.
“Aliran air dari luar wilayah sangat tinggi, sehingga Embung Lebok yang biasanya mampu menampung, kemarin tidak bisa,” ujarnya.
Pihak kecamatan juga telah menginstruksikan seluruh lurah untuk memetakan kondisi drainase dan sungai, terutama yang tersumbat atau sudah tidak berfungsi.
“Drainase di kawasan padat hunian perlu penanganan khusus dan koordinasi dengan pihak terkait,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebenarnya sudah ada master plan dari DPUPR. Namun, realisasinya masih terkendala keterbatasan anggaran. Ke depan, akan ada partisipasi dalam pengadaan pompa air untuk membantu mengalirkan air ke sungai.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penanganan banjir di Cepu bisa lebih optimal dan berkelanjutan. (Red)
