Pati, Lintasmuria.com – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Namun di lapangan, masih banyak guru honorer yang menghadapi keterbatasan kesejahteraan akibat kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak.
Salah satunya dialami Yheni Aprilia Susanti (26), guru honorer di SMP Negeri 1 Tambakromo, Kabupaten Pati. Sejak 2024, ia berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Setiap bulan, Yheni hanya menerima honor sebesar Rp345 ribu.
“Saat ini masih GTT sejak tahun kemarin. Gaji Rp345.000,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (2/5/2026).
Penghasilan tersebut, menurutnya, bahkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya transportasi harian. Meski begitu, Yheni tetap bertahan mengajar sambil mencari tambahan penghasilan dari keahlian yang dimilikinya.
Untuk menyiasati kondisi tersebut, ia mendirikan sanggar seni tari. Selain itu, ia juga kerap menerima panggilan melatih ekstrakurikuler di berbagai sekolah, pondok pesantren, hingga instansi pemerintah.
“Kalau boleh jujur, untuk bensin saja tidak cukup, tapi tetap dijalani. Saya mencari tambahan dengan mendirikan sanggar seni dan melatih tari,” ungkapnya.
Di sanggar miliknya, Sanggar Prigel Bromastro, Yheni mengajar sekitar 50 murid. Latihan digelar setiap Minggu dengan tarif yang sangat terjangkau, yakni Rp5 ribu per pertemuan. Ia mengajarkan berbagai jenis tari, mulai dari tradisional hingga modern, lengkap dengan teknik dasar seperti wiraga, wirama, dan wirasa.
Selain mengajar, lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta ini juga aktif menerima job sebagai penari dan sinden dalam berbagai acara. Ia bahkan telah menekuni dunia seni sejak remaja, termasuk menyanyi campursari sejak duduk di bangku SMP.
Dalam membagi waktu antara mengajar dan pekerjaan sampingan, Yheni selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ia mengaku mendapat toleransi selama tetap menjalankan tanggung jawab utamanya sebagai guru.
“Kalau ada job, biasanya saya koordinasi dengan guru lain. Kalau malam nyinden, kalau pagi atau siang bisa nari untuk tambahan penghasilan,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan yang dihadapi, Yheni tetap menyimpan harapan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan melalui jalur Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap ada peluang menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), khususnya untuk formasi guru seni di Kabupaten Pati.
Namun, menurutnya, kesempatan tersebut masih sangat terbatas. Bahkan, jalur Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan untuk guru seni belum tersedia di daerahnya.
“Ada harapan menjadi PPPK karena itu cita-cita saya dan keluarga. Semoga tahun ini ada kuota guru seni di Pati, karena saat ini saya kesulitan berjuang lewat jalur yang ada,” tuturnya.
Kisah Yheni menjadi gambaran nyata perjuangan guru honorer yang tetap mengabdi di tengah keterbatasan. Hardiknas pun menjadi pengingat bahwa kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. (Red)
