Pati, Lintasmuria.com – Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung ke Kabupaten Pati menyusul dugaan keracunan setelah ratusan penerima manfaat mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 1.
Wakil Kepala BGN Trenggono bersama Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra meninjau langsung kondisi para korban yang masih menjalani perawatan di Keluarga Sehat Hospital (KSH) Pati dan sejumlah fasilitas kesehatan lainnya, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pati hingga pukul 13.00 WIB, tercatat 269 orang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG dari SPPG Gembong 1. Sebanyak 59 korban masih menjalani rawat inap di empat rumah sakit, sementara 154 lainnya tercatat menjalani rawat jalan.
Trenggono mengatakan kedatangannya bersama Pemkab Pati untuk memastikan penanganan terhadap para korban berjalan dengan baik. Ia menyebut kondisi korban yang masih dirawat terus membaik.
“Dengan adanya kejadian fatal keracunan makanan ini, saya bersama dengan Plt Bupati langsung menjenguk dan melihat dari dekat. Sampai sore hari ini masih ada pasien yang dirawat dan semuanya sudah dalam kondisi segera pulih, tidak ada yang mengkhawatirkan,” ujar Trenggono saat ditemui di KSH Pati.
Selain memantau korban, BGN juga memastikan persoalan biaya pengobatan tidak menjadi beban bagi keluarga korban. Biaya penanganan medis akan ditanggung bersama oleh BGN dan Pemkab Pati.
“Yang jelas semua akan ditangani, baik dari BGN maupun dari Pemkab. Jadi tidak ada masalah untuk biayanya, akan ditanggung semua oleh BGN maupun Pemkab,” katanya.
Trenggono juga menyampaikan BGN telah menjatuhkan sanksi pembekuan operasional atau suspend terhadap SPPG Gembong 1. Langkah tersebut dilakukan sembari mengevaluasi dugaan ketidaksesuaian proses penyediaan makanan dengan standar operasional prosedur (SOP).
“Kalau suspend bagi yang korbannya di atas 100 itu masuk kategori yang sudah berat, itu pasti. Apalagi nanti kalau dapurnya juga jelek, kami suspend permanen. Suspend ringan 10 hari, suspend sedang 20 hari, dan suspend berat 30 hari,” tegasnya.
BGN, lanjut Trenggono, akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur SPPG di berbagai daerah. Pengawasan akan dilakukan melalui pemantauan secara virtual maupun pemeriksaan langsung ke lapangan.
“Kami terus akan mengecek secara detail ke dapur-dapur. Kami akan melakukan pengecekan secara virtual maupun kunjungan ke dapur-dapur supaya betul-betul makanan bisa disiapkan dengan baik,” jelasnya.
Usai meninjau korban di sejumlah rumah sakit, Trenggono bersama Chandra juga menyempatkan diri melihat langsung kondisi SPPG Gembong 1.
Sementara itu, Pemkab Pati menyiapkan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pati. Pemeriksaan akan dimulai pekan depan dan melibatkan Dinas Kesehatan, Kodim, Polresta, serta seluruh unsur Forkopimda.
Chandra mengatakan terdapat sekitar 172 dapur SPPG di Kabupaten Pati yang akan diperiksa. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kelayakan fasilitas sekaligus kemampuan masing-masing dapur dalam melayani jumlah penerima manfaat.
“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur dan kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat,” tegas Chandra.
Menurutnya, kapasitas dapur menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Jangan sampai jumlah porsi yang harus disiapkan tidak sebanding dengan kemampuan fasilitas dan sumber daya yang tersedia.
“Jangan sampai dapur kecil dipaksakan mengelola 2.500 sampai 3.000 porsi. Kami akan evaluasi dan merekomendasikan hasilnya kepada BGN. Keputusan akhirnya tetap berada di BGN,” tuturnya.
Chandra menambahkan, penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) sejak awal dilakukan sebagai langkah untuk mempercepat pelayanan kesehatan kepada para korban. Pemkab ingin memastikan masyarakat tidak ragu membawa anak yang mengalami keluhan untuk segera mendapatkan pertolongan.
“Kami mengutamakan masalah pelayanan kesehatan dan keselamatan nyawa anak-anak didik kita. Makanya sejak awal kami sampaikan seperti itu, agar bisa kami tangani secara langsung dan cepat,” kata Chandra.
Dengan turun langsungnya BGN ke Pati dan rencana pemeriksaan terhadap seluruh SPPG, pemerintah memastikan kejadian di Gembong menjadi bahan evaluasi untuk memperketat pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pati. (Red)
