Pati, Lintasmuria.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pati menegaskan sikap resmi terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Pati. Ketua HMI Pati, M. Arif, menekankan perlunya penyesuaian pajak secara bertahap.
“Prioritas kami adalah kesiapan masyarakat. Jika kenaikan NJOP PBB P2 dilakukan langsung tanpa sosialisasi, dikhawatirkan banyak keluarga yang belum siap,” ujar M. Arif.
Selain itu, HMI Pati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk meninjau ulang pemetaan objek pajak.
“Alokasi dan pendataan harus tepat sasaran agar peningkatan PAD benar-benar dirasakan adil oleh seluruh masyarakat,” lanjutnya.
Langkah ini, katanya, diharapkan dapat meminimalisir potensi keresahan di tengah masyarakat.
Sambutan HMI Pati terhadap rencana demonstrasi pada 13–14 Agustus 2025 cukup kritis. Organisasi ini memilih untuk mengutamakan dialog formal sebagai langkah awal.
“Kami sudah mengirim surat permohonan audiensi ke Pemkab Pati. Surat pertama belum mendapat respons, semoga surat kedua bisa ditanggapi,” papar M. Arif.
HMI Pati juga menegaskan menolak tuntutan aksi yang hanya mengarah pada penurunan Bupati Sadewo sebagai solusi.
“Kami bukan pendukung pemerintah, tapi juga menilai tuntutan turunkan bupati terlalu politis. HMI tetap konsisten menjadi oposisi yang mengawal kepentingan rakyat,” tegas M. Arif.
Jika langkah audiensi dan surat-menyurat tak membuahkan hasil, HMI Pati membuka opsi turun ke jalan sebagai bentuk kritik terakhir.
“Jika surat kedua tetap diabaikan, itu menandakan pemerintah tak mau mendengar aspirasi rakyat dan cenderung otoriter,” tutup M. Arif. (Red)
